oleh

Laga Generasi Milenial Dalam Birokrasi

Senayanews – Generasi milenial merupakan generasi yang megalami dua fase, fase tanpa teknologi dan fase melek teknologi. Industri 4.0 yang awalnya dicetuskan di Jerman dan menyebar ke seluruh dunia ini membutuhkan generasi-generasi milenial yang andal terutama SDM di birokrasi pemerintah sebagai penyokong pembangunan terlebih lagi fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

Gelombang baru globalisasi bernama Industri 4.0 juga harus dimaknai oleh birokrasi di Indonesia untuk berubah. Momentum seleksi CPNS memunculkan harapan perubahan baru bagi birokrasi. Bagi generasi milenial di birokrasi, persoalan utama dan menjadi prioritas utama adalah bagaimana secara bersama-sama meningkatkan kualitas layanan ke masyarakat. Tidak mudah, mengingat persoalan klasik birokrasi di Indonesia yang begitu kompleks dengan wilayah Indonesia yang begitu luas. Oleh karena itu, terobosan dibutuhkan untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

Apa jadinya jika generasi baru atau milenial masuk dalam birokrasi? Hal ini yang terjadi di momen seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akhir 2017 lalu dan akhir 2018 yang berlangsung saat ini. Ribuan pelamar berusia 20-an hingga 35 tahun yang berbeda karakternya dengan generasi birokrasi sebelumnya, atau Generasi X, masuk dalam sistem pemerintahan. Mampukah membawa perubahan?

Batas umur generasi milenial sendiri berbeda dalam tafsiran para ahli, tetapi pada dasarnya generasi ini pernah melewati milenium kedua, lahir di tahun 1980-an hingga 2000-an yang jika diperkirakan saat ini terbatas pada usia 35 tahun. Kebetulan, batas usia pendaftar CPNS 2018 ini adalah 35 tahun, artinya tidak mungkin yang mendaftar seleksi 2018 saat ini bukan generasi milenial. Dari sisi karakter secara umum generasi ini sangat akrab dengan teknologi digital, media sosial, dan gaya komunikasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Keakraban dengan teknologi digital ini konon generasi milenial menghabiskan waktu rata-rata tiga jam di depan gadget, entah itu untuk sosial media, browsing, atau perilaku ngetren untuk belanja online.

Dari proporsi umur birokrasi di Indonesia yang berjumlah 4,3 juta (data Badan Kepegawaian Negara Tahun 2016), proporsi pegawai di bawah umur 35 tahun memang tergolong kecil, yakni di kisaran angka 800.000-an pegawai dari 4,3 juta keseluruhan pegawai. Proporsi tersebut hanya 18% dari jumlah total pegawai. Dan, di seleksi 2017 serta 2018 saat ini setidaknya ada 250 ribu pegawai tambahan yang akan membuat proporsi generasi milenial bertambah menjadi 24% dari keseluruhan jumlah PNS di Indonesia. Meskipun masih menjadi minoritas, kelompok milenial diyakini menjadi darah segar birokrasi Indonesia saat ini yang semakin banyak tantangan.

Generasi milenial yang sudah masuk di lingkungan birokrasi pemerintah juga harus menghadapi kultur baru organisasi, bagi sebagian besar pelamar CPNS sebelumnya, mereka adalah fresh graduate ataupun berpengalaman bekerja di sektor swasta. Kultur organisasi publik jauh berbeda dengan sektor swasta yang menuntut para milenial melakukan adaptasi lingkungan. Terbawa arus pola kultur lama birokrasi atau membentuk dan meneguhkan nilai kultur sendiri.

Bagi kalangan milenial, sebuah tantangan untuk melakukan perubahan-perubahan pola lama yang lebih “baru” sesuai perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah perkembangan teknologi. Generasi birokrasi sebelumnya memulai dengan perubahan seperti lelang elektronik yang lebih transparan ataupun pola rekrutmen dengan aplikasi CAT yang memastikan rekrutmen pegawai dengan lebih akuntabel. Tantangan baru ada di depan generasi milenial yang masuk dalam birokrasi.

Mereka dituntut untuk melakukan inovasi di saat kultur organisasi yang sebagian masih berpola lama, juga berkomunikasi dengan pegawai yang memiliki perbedaan usia yang jauh. Jika tidak, generasi milenial justru terjebak dan mengikuti kultur birokrasi yang buruk, cenderung boros anggaran, tidak disiplin atau bahkan koruptif. Mereka, generasi milenial yang 24% itulah, yang harus menjadi motor penggerak perubahan.

Data yang dihimpun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan birokrasi saat ini, ada harapan bagi momentum perubahan, di mana ada kenaikan Index Efektivitas Pemerintah di kurun waktu 2016-2017 (naik 23 tingkat dari 121 menjadi 98), skor daya saing berusaha, kemudahan berusaha, dan persepsi korupsi juga mengalami kenaikan dalam waktu bersamaan. Generasi milenial perlu memahami kompleksitas masalah pemerintahan saat ini kemudian memunculkan inovasi.

Generasi milenial CPNS yang diseleksi tahun lalu (2017) maupun yang baru diseleksi tahun ini berperan juga mensukseskan transisi generasi. Generasi baru, Generasi Z yang sudah lahir belakangan ini memiliki karakter yang lebih progresif dan mengenal teknologi internet sejak lahir. Ketika Generasi Z kemudian masuk di birokrasi pemerintah dan generasi milenial belum berbuat banyak untuk birokrasi, bukan tidak mungkin efektivitas pemerintah stagnan dan tidak ada perubahan yang berarti.

Generasi milenial adalah kunci pembuka di birokrasi menghadapi Industri 4.0, juga sebagai batu loncatan generasi baru nanti membangun pemerintah lebih baik. Komposisi 24% proporsi umur yang dianggap milenial dari keseluruhan pegawai saat ini juga akan didapatkan dengan proses yang tidak mudah. Sebagian besar dari mereka melewati proses rekrutmen yang ketat dengan sistem seleksi berbasis komputer (CAT). Harapannya, lahirlah pegawai baru birokrasi yang berkompeten, mampu berdaya saing, dan memiliki karakter perubahan.

Sadar atau tidak perubahan sedang terjadi, dan generasi milenial ada di depan untuk mengubah Indonesia, termasuk di lini pemerintahan.

 

Ahmad Juwari Analis Akuntabilitas Badan Kepegawaian Negara

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of