oleh

Luhut dan Sri Mulyani Politis di Penutupan IMF

Senayanews – Pose satu jari dan dua jari saat penutupan International Monetary Fund (IMF)-World Bank pada Minggu (14/10) menyita perhatian karena dianggap politis. Beredar video Luhut dan Sri Mulyani mengacungkan salam satu jari di acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali.

Dalam video tersebut awalnya Luhut dan Sri Mulyani menunjukkan 10 jari. Sementara Managing Director IMF Christine Lagarde mengacungkan kedua jarinya. Luhut dan Sri Mulyani lantas melakukan koreksi dengan mengacungkan pelunjuk, dan mengajak Christine Lagarde melakukan hal sama.

Diakhir acara saat Lagarde dan Jim bersama Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berfoto bersama. Luhut menjelaskan kepada wartawan, pose tersebut tak terkait dengan urusan politik.

Pose jari telunjuk politis karena dianggap perlambang dukungan terhadap pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi-Ma’ruf mendapatkan nomor urut 01 dalam Pilpres 2019.

Ahmad Riza Patria Ketua DPP Partai Gerindra menyampaikan partainya berencana melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sri Mulyani Menteri Keuangan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Penyebabnya pose telunjuk dalam ajang pertemuan Dana Moneter Dunia (IMF)-Bank Dunia (World Bank) Minggu (14/10), dianggap politis dan merujuk kepada pasangan calon Pilpres 2019 petahana.

“Kami akan laporkan ke bawaslu apa yang dilakukan Pak Luhut dan Sri Mulyani,” tutur Riza di kantor KPU, Jakarta, Rabu (17/10).

Menurut Riza, mestinya Luhut dan Sri Mulyani memberi teladan. Pejabat negara, lanjutnya, harus mampu membedakan dimana dan kapan untuk berkampanye dan menyampaikan hasil kinerja.

Riza mengatakan sikap yang ditunjukkan Luhut dan Sri Mulyani jelas tidak bijak sebagai pejabat negara. Pula, tidak profesional.

Semantara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyebut, tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu.

Pasalnya, hal itu bisa dinilai sebagai tindakan pejabat negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2019. Hal itu diatur dalam Pasal 282 dan 283 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “Ya itu mungkin bisa dugaan pelanggaran Pasal 282 sama Pasal 283. 282 yang tindakan pejabat negara yang menguntungkan salah satu paslon,” kata Fritz Rabu (17/10).

Sementara Pasal 283 mengatakan:

(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapan yang dilakukan Luhut dan Sri Mulyani berlebihan.

“Menurut saya kemarin akhirnya menjadi kacau di dalam forum IMF hanya karena kesibukan para menteri memperbaiki jari,” kata Rocky di Hotel Veranda, Jakarta Selatan, Kamis (18/10).

Menurutnya, seharusnya Luhut maupun Sri Mulyani tidak perlu mempersoalkan pose satu atau dua jari. Kedua menteri tersebut cukup memberikan apresiasi saja.

“Jadi kehilangan momentum juga justru di dalam pertemuan strategis semacam itu,” ungkap Rocky.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of