oleh

ICW Sampai Komisi III Tanggapi Capim KPK Yang Lolos Uji Kompetisi

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Sebanyak 104 orang lolos uji kompetensi capim KPK termasuk di antaranya 9 polisi dan 4 jaksa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan sejak awal tak sependapat jika ada perwakilan penegak hukum yang mencalonkan sebagai pimpinan KPK.

“Kita memang sedari awal sudah menegaskan bahwa kita tidak sependapat dengan argumen yang menyebutkan harus ada perwakilan penegak hukum aktif untuk menjadi pimpinan KPK,” Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW, di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/19).

Kurnia menilai potensi konflik kepentingan rawan terjadi jika polisi atau jaksa menjadi pimpinan KPK. Dia pun menyangsikan jika nantinya pimpinan KPK diisi polisi dan jaksa dapat berlaku adil.

Baca Juga : Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Terima Ratusan Berkas Pendaftar dari Berbagai Kalangan

“Ada beberapa argumen yang bisa kita sampaikan, misalnya yang pertama rawan potensi konflik kepentingan. Bagaimana mungkin kita bisa percaya ketika mereka memimpin atau penegak hukum aktif memimpin sebagai pimpinan KPK dia akan berlaku adil ketika ada suatu perkara yang mana pelakunya adalah dari institusinya terdahulu,” ujarnya.

Kurnia berharap institusi penegak hokum Polri dan Kejaksaan menarik para perwakilan yang ikut serta dalam seleksi ujian capim KPK.

“Lalu poin kedua adalah sampai hari ini institusi penegak hukum selain KPK belum perform dengan baik dalam hal pemberantasan korupsi. Maka dari itu harapan besar kita sebenarnya di sini bisa menjadi momentum bagi Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk menarik kembali para wakilnya yang dikirim ke KPK dan diberikan pos-pos khusus tertentu yang memang bisa membawa perubahan di instansi kepolisian dan kejaksaan,” ucap Kurnia.

Baca Juga : Rapat Dewan Pembina Gerindra Bahas Rencana Gabung Jokowi

Kurnia turut menanggapi soal integritas terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) peserta capim KPK. Kurnia meminta para peserta yang tidak patuh dalam LHKPN tidak perlu diloloskan tahap berikutnya.

“Selain dari itu, potret pentingnya adalah persoalan intergritas. Banya sekali figur-figur yang baru saja diumumkan oleh pansel tidak patuh dalam laporan LHKPN. Kalaulah memang pansel benar-benar memperhitungkan persoalan integritas, rasanya orang-orang yang tidak patuh seharusnya tidak diloloskan pansel,” kata Kurnia.

Sebelumnya, panitia seleksi calon pimpinan (capim) KPK mengumumkan 104 orang yang dinyatakan lolos dari kompetensi. Para kandidat yang lolos ini berlatar belakang Polri, unsur KPK hingga jaksa.

“Dari 104, kita akan bagi dalam Polri 9 orang, pensiunan Polri 3 orang, hakim 2 orang, jaksa 4 orang,” ujar Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), kompleks Istana, Jakarta Pusat, Senin (22/7/19).

Baca Juga : PKB Berambisi Tambah Kursi Menteri, Kalau Kurang Rugi

Sementara itu Arsul Sani dari komisi III turut menanggapi seleksi capim KPK.

“Kami berharap agar tahapan-tahapan proses seleksi ini terus bisa berjalan secepatnya sehingga bisa selesai di bulan Agustus dan selanjutnya dikirim kepada presiden 10 capim yang terbaik untuk selanjutnya diserahkan ke DPR,” kata Arsul kepada wartawan, Selasa (23/7/19).

Dia berharap Pansel KPK segera menuntaskan proses seleksi untuk kemudian menghasilkan 10 nama capim.

“Mudah-mudahan proses pemilihan tersebut dapat diselesaikan oleh DPR pada periode ini yang akan berakhir di akhir September,” ujarnya.

Arsul menyampaikan jika komisi III sedang mendalami rekam jejak terakit integritas, kompetensi, dan manajerial dari capim KPK.

“Satu, integritas, yakni track record yang bersangkutan. Kedua, kompetensi dan kapabilitas, termasuk di dalamnya pengetahuan dan pemahaman atas hukum material tindak pidana korupsi dan hukum acara pidana. Dan ketiga, kepemimpinan dan kemampuan manajerial untuk mengelola organisasi publik,” kata Arsul.

Dari 104 orang yang lolos, komposisinya terdiri atas 6 wanita dan 98 pria. Berikut pembagian latar belakang 104 capim KPK 2019-2023:

Polri: 9 orang

Pensiunan Polri: 3 orang

Hakim: 7 orang

Mantan Hakim: 2 orang

Jaksa: 4 orang

Pensiunan Jaksa: 2 orang

Dosen: 19 orang

Advokat: 11 orang

Auditor: 4 orang

Unsur KPK: 14 orang

Komjak dan Kompolnas: 3 orang

PNS: 10 orang

Pensiunan PNS: 3 orang

Lain-lain: 13 orang

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of