oleh

Ketum PP Muhammadiyah Singgung Soal Ormas yang Gunakan Ideologi Non Pancasila

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Natsir berharap pemerintah cepat mengambil kebijakan terkait izin ormas FPI (Front Pembela Islam) dan diharapkan kebijakan tersebut tetap melekat pada konstitusi.

“Jadi pemerintah silakan mengambil kebijakan-kebijakan yang menyangkut ormas, tetapi patokannya harus tetap pada perundang-undangan. Jangan sampai mengambil kebijakan tetapi tidak kuat secara legal yuridis,” kata Haedar, Selasa (30/7/19).

Baca juga : Bamsoet Sebut Ketua MPR Strategis Karena Menjelang Amandemen

Baca juga : Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Hasto Sebut Masih Wajar

Haedar berharap agar seluruh ormas di Indonesia juga bersedia menjadikan Pancasila dan NKRI sebagai Komitmen Kolektif.

“(Indonesia) bagi Muhammadiyah kita sebut sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Bahwa Indonesia yang berdasar pada Pancasila ini merupakan hasil kesepakatan seluruh komponen bangsa dan para tokoh bangsa yang harus kita jaga,” tuturnya.

Haedar juga berharap agar tidak ada ormas yang mengembangkan ideologi diluar Pancasila dan NKRI sebagai landasan Ideologi utama berbangsa dan bernegara.

“Yang terakhir bagi gerakan-gerakan dan organisasi keagamaan, jadikan agama itu sebagai sumber nilai kemajuan dan pencerahan yang membawa perdamaian, sikap moderat, bekerjasama, inklusif, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip agama,” sebutnya.

“Saya pikir setiap agama punya prinsip yang harus kita hormati satu sama lain. Tetapi urusan-urusan muamalah, duniawiah, urusan bangsa-negara itu semuanya harus inklusif, harus terbuka, harus toleran,” pungkas Haedar.

Seperti diketahui, perpanjangan izin FPI menui polemik. Sebagian masyarakat mendukung perpanjangan izin FPI, namun sebagian meminta pemerintah tak memperpanjang izinnya karena ormas tersebut ditengarai berpaham radikal.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of