oleh

Ali Yahya Minta DPP Golkar Segera Gelar Pleno Untuk Tentukan Jadwal Munas

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Bakal calon Ketua Umum (Ketum) Golkar, Ali Yahya meminta agar DPP Golkar segera untuk menggelar pleno agar penyelenggaraan Munas bisa segera ditentukan. Ali mengatakan menggelar pleno lebih penting ketimbang sowan ke DPD untuk meminta dukungan.

“Hemat saya, sebaiknya melakukan rapat pleno secepatnya, ketimbang ketua umum keliling ke beberapa daerah minta dukungan untuk maju kembali sebagai ketua umum. Padahal pemilihan ketua umum itu dilakukan dalam musyawarah nasional,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (2/8/2019).

Selain itu Ali Yahya juga menyinggung soal surat Wanbin Golkar yang meminta pengurus DPP menentukan jadwal rapat pleno. Surat tersebut telah dikeluarkan Wanbin Golkar pada 25 Juni 2019.

Baca Juga : Golkar Yakin Kunci Jatah Kursi Ketua MPR, Serahkan Jokowi Pilih Menteri

“Dewan Pembina, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ART (Anggaran Rumah Tangga), telah memberikan petunjuk, pertimbangan, saran dan nasihat untuk secepatnya melakukan evaluasi melalui rapat pleno, yang menurut ketentuan pada pasal tersebut ayat (3) harus ‘diperhatikan dengan sungguh-sungguh’, ternyata belum juga direspons dan ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar. Ada apa gerangan?” tutur Ali.

Menurut Ali, munas biasanya digelar pada tanggal 20 Oktober. Namun tahun ini bertepatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, baiknya jadwal munas dimajukan.

“Siklus lima tahunan, meskipun tidak dicantumkan dalam AD/ART secara khusus tentang bulannya, karena menjadi kewenangan rapimnas, maka bisa mempergunakan ‘konvensi’, pada pertengahan bulan Oktober yang diakhiri harlah Golkar, Namun, karena 20 Oktober 2019 bersamaan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, maka bisa dimajukan beberapa hari atau beberapa hari setelah pelantikan, yang intinya ‘sesuai konvensi’ dilaksanakan pada bulan Oktober 2019,” imbuhnya.

Baca Juga : Airlangga Hartarto Klaim Kursi Ketua MPR Untuk Golkar

Ali Yahya juga menyinggung pengurus DPP Golkar yang malah merangkap jabatan di berbagai daerah dan hal itu telah melanggar ART Golkar.

“Kenyataan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) ART ini, banyak unsur ketua DPP dan pengurus DPP yang merangkap jabatan sebagai Plt ketua DPD provinsi. Sementara itu, tidak ada ketentuan dalam AD dan ART Partai Golkar yang mengatur tentang Plt ketua,” jelasnya.

Ali Yahya memaparkan Plt Ketua DPD Provinsi dan ke bawah diatu melalui organisasi pada jaman kepemimpinan Aburizal Bakrie 2009 – 2014, yang mengacu pada AD/ART hasil Munas 2009 di Pekanbaru. Berdasarkan perubahan AD/ART hasil Munaslub 2016 di Bali, tidak lagi diatur tentang Plt.

“Lalu dasarnya dari mana DPP menetapkan Plt? Menurut hemat saya, sesuai ketentuan AD/ART Partai Golkar hasil Munaslub 2016, terhadap adanya kekosongan ketua provinsi atau ketua kabupaten/kota, harus segera dilaksanakan musyawarah daerah sesuai tingkatannya, Bila mengacu pada ketentuan tersebut, maka ‘wajar’ apabila daerah, provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang masih dijabat oleh Plt tidak memperoleh hak suara dalam munas,” terang Ali Yahya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of