oleh

Blokir IMEI iPhone BM Tertunda, 3 Kementerian Belum Tanda Tangan Kerja Sama

Jakarta SENAYANEWS.com – Tanggal 17/08/19 lalu, 3 kementerian di Indonesia harusnya bertemu untuk melakukan tanda tangan dari rencana peraturan blokir IMEI ponsel BM (Black Martket, import secara tidak resmi). Namun hingga Senin, 19/08/19, belum ada pemberitaan mengenai hal tersebut.

Dari sejumlah sumber, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia belum jadi meresmikan rencana kerja sama antar kementerian untuk aturan blokir IMEI ponsel BM. Dikutip dari Kumparan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengatakan bahwa dirinya belum tahu kapan pastinya aturan ini akan diterbitkan.

Rudiantara mengatakan bahwa masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan serta sejumlah koordinasi. Beberapa diantaranya adalah masalah perpajakan dengan Menteri Keuangan, dan masalah lainnya adalah penggunana ponsel dari luar negeri untuk turis manca negara dan lain sebagainya.

Baca juga : iOS 13 Untuk iPhoneOS dan iPadOS Menunggu Tanggal Rilis Untuk Pengguna Umum

Sedangkan jika dikutip dari CNN Indonesia, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo, Ismail mengatakan bahwa rencana kerja sama ini masih menunggu jadwal dari 3 kementerian terkait, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kominfo.

Masih dari sumber yang sama, Direktur Industri Elektronika dan Telekomunikasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto juga mengatakan bahwa belum bisa memastikan kapan aturan tersebut di tandatangani dan dilaksanakan.

Baca Juga : Fitur Baru, iOS 12.4 Sudah Rilis untuk iPhone dan iPad

Kembali pada Ismail, menurutnya aturan ini beum sampai dibahas oleh Menkominfo Rudiantara. Semua pembahasan tersebut masih dipegang oleh tim perancang aturan IMEI.

Pemerintah Indonesia sejak beberapa bulan ini sedang mempersiapkan aturan baru untuk memblokir IMEI dari ponsel iPhone atau smartphone BM.

Kabarnya aturan ini disiapkan untuk mencegah peredaran ponsel BM semakin marak di Indonesia dan mencegah kerugian pemerintah dari sumber pendapatan pajak semakin besar.

Nantinya jika peraturan ini sudah berlaku, ponsel yang dibeli dari luar negeri dan tidak mengantongi ijin, tidak dapat menggunakan jaringan selular di Indonesia.

Baca Juga : Mengenal Makna Kata Dalam Dunia Percetakan

Cara identifikasi kabarnya akan menggunakan basis nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang ada di setiap perangkat dengan teknologi selular.

Aturan ini mengincar ponsel dalam kondisi baru, tidak akan berpengaruh terhadap ponsel bekas atau yang sudah diaktifkan sebelum aturan tersebut dijalankan.

Bagikan di kolom komentar ya !

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of