oleh

BRI dan BTN Kompak Tak Punya Dirut

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Suprajarto menolak keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang menunjuk dirinya sebagai dirut BTN. Sementara, dari sisi BTN, dirutnya kosong lantaran Suprajarto yang ditunjuk dalam RUPSLB menyatakan mundur dari jabatan tersebut.

Baca Juga : Investasi Melorot, INDEF Minta Jokowi Segera Rombak Tim Ekonomi

Lantas bagaimana nasib dua bank besar pelat merah ini?

Hal ini ternyata punya imbas serius bagi dua bank pelat merah tersebut. Baik BTN maupun BRI saat ini jadi tak punya pucuk pimpinan alias tak punya Direktur Utama.

BRI otomatis ditinggal Suprajarto lantaran ditarik jadi dirut BTN dalam RUPSLB BTN kemarin. Padahal, BRI belum menyelenggarakan RUPSLB yang menyatakan ada pergantian pejabat di internal perusahaan. Artinya, belum ada pejabat pengganti posisi direktur utama selepas BRI ditinggal Suprajarto.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar bawahannya tak mengambil kebijakan strategis. Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno merombak direksi dan komisaris BUMN.

Baca juga : OJK Sebut Perang Dagang Sebabkan Perlambatan Ekonomi Global


Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai, karena menyangkut BUMN besar kebijakan ini termasuk strategis. Tapi, ia yakin, Rini melakukan kebijakan itu atas sepengetahuan Presiden.

“Jadi saya katakan agak strategis karena BUMN besar, tapi Bu Rini pasti sudah melapor karena sesuai mekanisme tadi,” katanya Jumat (30/8/19).

Mekanisme yang dimaksud ialah setiap pemberhentian dan pengangkatan pengurus BUMN harus melalui tim penilai akhir (TPA). TPA diketuai oleh Presiden .”TPA itu ketuanya adalah Presiden dan itu ada dokumennya. Presiden tidak mungkin tidak tahu,” jelasnya.

Baca Juga : Neraca Dagang RI Defisit 60 Juta Dolar AS pada Juli

Dengan demikian, secara prosedur, Rini pasti telah melapor ke Presiden untuk perombakan pengurus BUMN.Kemudian, dia menuturkan, jika perombakan tetap dilakukan tanpa persetujuan Presiden maka itu tidak sah. Sebab, ada ketentuan yang dilanggar.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of