oleh

Hongkong Memanas: Pemerintah RI Himbau Tak Kirim TKI Kesana

SENAYANEWS.com – Aksi unjuk rasa besar-besaran ini telah berlangsung sejak Jumat, (09/08/19) dan dilaporkan berbagai media asing telah mengganggu aktivitas warga setempat.

Tindakan itu dianggap sebagai langkah darurat menanggapi kondisi politik di Hong Kong.

Apalagi, ada sekitar 250.000 TKI yang saat ini berada di sana.

Wahyu juga mengatakan perlunya langkah lanjutan jika situasi makin tak terkendali.

Baca juga: Tolak Paham Khilafah, Menhan Ryamizard Tegaskan Ke Mahasiswa UNS

Dalam keterangan resminya, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu) meminta WNI untuk tidak bepergian ke Hong Kong apabila situasinya tidak mendesak.

“Bagi yang merencanakan bepergian ke Hong Kong, agar mencermati perkembangan keamanan terakhir, termasuk melalui aplikasi safe travel Kemlu,” demikian bunyi pernyataan resmi yang diterima ABC Indonesia hari Selasa, (13/08/19).

Organisasi yang mengurusi masalah buruh migran, Migrant Care, bahkan meminta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara pengiriman TKI.

Baca juga: JK Tanggapi Usulan Pimpinan MPR 10 Orang : Berlebihan, Tugas MPR Tak Banyak

“Langkah yang harus segera dilakukan adalah untuk sementara menghentikan arus masuk calon pekerja migran ke Hong Kong) hingga tenggat waktu tertentu,” kata Wahyu Susilo, Direktur Migrant Care kepada wartawan ABC Indonesia Nurina Savitri.

“Jika suatu semakin memburuk, opsi evakuasi merupakan langkah yang bisa dipertimbangkan terutama untuk kawasan-kawasan dengan tingkat konflik yang tinggi.”

Dengan situasi keseluruhan, Departemen Luar Negeri Indonesia telah menghimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk menunda perjalanan mereka ke Hong Kong.

sementara itu, WNI yang tinggal di Hong Kong diimbau untuk menjauhi lokasi unjuk rasa dan tidak berpartisipasi dalam aksi tersebut.

Pada hari Senin lalu, (12/08/19), sekitar  5000 pengunjuk rasa berbagai usia menduduki gedung terminal penumpang di Bandara Internasional Hong Kong.

Situasi itu membuat seluruh penerbangan di Bandara tersebut dibatalkan namun kini dibuka kembali pada hari berikutnya.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Yudha Nugraha mengatakan, saat ini pihaknya mendapat informasi dari KJRI Hong Kong bahwa kondisi WNI dengan jumlah 174.800 dinyatakan aman, meskipun dalam aktivitas mengalami hambatan.

“Terkait demo di Hong Kong, sebagaimana di ketahui mulai 5 Agustus kemarin ada sekitar 7 lokasi demo, sekarang perkembangan demo itu semakin spontan sifatnya dan sporadis,” paparnya.

Lanjut dia, KJRI Hong Kong juga telah memberi informasi melalui sosmed dan aplikasi save travel untuk menyampaikan imbauan kepada WNI agar tetap waspada menghindari lokasi-lokasi berkumpulnya massa dan tidak ikut serta dalam kegiatan politik

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of