oleh

Jayapura Mencekam

SENAYANEWS.com – Kondisi Kota Jayapura, Papua mencekam pada malam tadi pasca demo berakhir rusuh. Sejumlah pertokoan dijarah dan warga pun harus meningkatkan keamanan.Warga di Kota Jayapura malam tadi meningkatkan keamanan lingkungan sekitar pascademo berakhir rusuh. Bahkan kaum wanita pun ikut meronda untuk menjaga keamanan lingkungan di sekitar mereka.

Sementara itu sejumlah warga lainnya memilih bertahan dan menginap di kantor atau fasilitas milik negara. Mereka memilih untuk tidak pulang ke rumah karena pada Kamis (29/8/19) malam situasi belum bisa dipastikan kondusif.

Baca juga : Kadin Meminta Pengusaha Mendukung Perpindahan Ibu Kota

Dikutip dari laporan Antara di Dok 8 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura, Kota Jayapura, Jumat (30/8/219), para warga terlihat secara bergiliran melakukan ronda sejak malam hari dalam keadaan gelap dan tanpa adanya jaringan komunikasi.

Pantauan di sejumlah titik di Kota Jayapura pada Kamis (29/8/19) malam hari, tampak jalan raya dalam keadaan gelap karena listrik padam dan banyak jalur yang masih diblokir warga. Selain itu batu-batu hingga botol kemasan air sisa demo berakhir rusuh masih berserakan di jalan.

“Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Yudha meminta Komnas HAM hadir langsung untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Menanggapinya, Komnas HAM memastikan sudah terjun langsung ke Papua dan Surabaya melakukan investigasi.

Baca juga : Sri Mulyani Heran Bangun Pabrik di Indonesia Lebih Mahal dari Vietnam

“Komnas HAM mempunyai kantor perwakilan di Papua, sejak peristiwa di Surabaya terjadi dan diikuti dengan peristiwa unjuk rasa di berbagai kota, Komnas HAM sudah melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait,” ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dikonfirmasi.

Ulung juga menanggapi pernyataan Satya yang menyebut Komisi I DPR tak ingin tugas TNI menjaga kedaulatan negara terhalang karena adanya protes soal HAM. Ulung mengungkapkan, Komnas HAM memberikan pernyataan dan analisa yang berdasarkan pada Undang-Undang yang ada di Indonesia. Undang-undang tersebut yakni Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, hingga Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Baca juga : DPRD DKI Sidang Pemilihan Wagub Awal Oktober 2019

“Justru ketika aparat keamanan mendasarkan tindakannya berdasar pada standar dan prinsip hak asasi manusia, keutuhan NKRI akan terjaga pun demikian juga, bisa menjawab berbagai macam tuduhan komunitas internasional tentang penanganan kasus Surabaya dan berbagai respon di kota-kota Papua,” kata Ulung.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga : Jayapura Mencekam […]