oleh

JK Khawatirkan Resiko Amandemen UUD, Gerindra : Sepakat Dengan JK

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Gerindra sepakat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengkhawatirkan resiko amendemen UUD 1945, yakni mengembalikan kewenangan MPR memilih dan memberhentikan presiden. Gerindra menyebut hal ini sebagai kemunduran demokrasi.

“Saya sepakat dengan Pak JK, ditambah lagi soal periode jabatan presiden yang saat ini dibatasi dua kali bisa kembali tak terbatas seperti sebelum reformasi. Hal tersebut berarti kemunduran demokrasi,” kata Habiburokhman, Selasa 13 Agustus 2019.

Baca Juga : JK Khawatir Amandemen UUD 1945 Berpotensi Presiden Dipilih MPR

Habiburokhman mengungkapkan perlunya batasan yang jelas jika ingin mengamendemen UUD 1945 agar amandemen tersebut tidak meluas.

“Karena itu, kalau mau amendemen masukklan lagi GBHN harus dibuat batasan yang jelas agar tidak meluas. Harus jelas baik redaksi maupun substansi bahwa amendemen itu hanya memasukkan kembali GBHN,” ujarnya.

Gerindrapun menghormati PDIP yang mengusulkan amandemen terbatas UUD 1945.

“Kami menghormati usulan PDIP soal perlunya GBHN. Tapi kita harus batasi jikapun amendemen, maka jangan sampai meluas,” ungkapnya.

Sebelumnya PDIP menegaskan usulan tersebut hanya sebatas mengembalikan pembangunan model GBHN. Menurut Basarah, MPR memiliki kewajiban untuk memastikan arah pembangunan negara sesuai UUD 1945. Karena itu, GBHN perlu kembali dihidupkan.

Baca Juga : JK Khawatirkan Amandemen UUD, PDIP : Rakyat Tetap Memilih Langsung Presiden

“Adanya haluan negara ini akan tetap disesuaikan dengan ciri khas sistem presidensial pada umumnya, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, serta presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik,” kata Basarah.

“Konsep lembaga tertinggi negara yang digagas saat ini diletakkan dalam kerangka bahwa MPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD yang secara tata urutan peraturan perundang-undangan terletak paling tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka dari itu MPR memiliki kewajiban memastikan agar norma-norma dalam UUD tersebut dapat diturunkan menjadi kebijakan dasar pembangunan negara. Atas dasar itulah, maka sudah seharusnya haluan negara yang berupa haluan pembangunan nasional ini ditetapkan oleh MPR,” imbuh Wakil Ketua MPR tersebut.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca Juga : JK Khawatirkan Resiko Amandemen UUD, Gerindra : Sepakat Dengan JK […]