oleh

Prediksi Kondisi BUMN dalam Putaran Kedua Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Kaukus Muda Indonesia (KMI) menggelar diskusi publik ” Masa Depan BUMN Periode Kedua Pemerintahan Jokowi “, Kamis (1/8/19) di Hotel Sentral, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Diskusi publik KMI dihadiri narasumber, Chandra Yusuf Dosen Pasca Sarjana Program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi, Pengamat ekonomi INDEF Bhima Yudhistira, Founder KAHMI Preneur Kamrussamad,  Komisaris PT. Pembangkit Jawa Bali Defy Indiyanto Budiarto.

Dr. Chandra Yusuf, SH, LLM, Dosen Pasca Sarjana Program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi menerangkan jika kembali kepada pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang merujuk kepada UU No.1 Tahun 1995, akan tetapi dalam pasal 160 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995 telah dinyatakan tidak berlaku. Maka perlunya pemerintah  dan DPR untuk merevisi UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN khususnya pasal 11.

” Apabila tidak, maka BUMN berdasarkan pasal 11 UU No.19 Tahun 2003 berdiri aendiri dan tidak terkait dengan Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai pemberhentian Direksi dan RUPSLB tidak dapat digunakan, karena UU BUMN tidak merujuk kepada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” tambahnya.

Baca juga : Founder KAHMI Preneur Berlari 8K di Bira Sunset Run 2019

Sementara itu Bima Yudhistira lebih menyoroti persoalan BUMN saat ini yang memiliki banyak pembiayaan dibidang infrastruktur.

“saat ini BUMN memiliki pembiayaan yang besar dalam proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan. Kita melihat seolah-olah hutang BUMN masih wajar dan masih bagus-bagus saja, padahal 2025 hutang jangka panjang menjadi ancaman,” ujarnya saat menyampaikan materi diskusi.

Bima memberikan penjelasan kekhawatirannya berdasarkan kondisi ekonomi global dengan adanya perang dagang.

“Kalau misalnya terjadi perang dagang atau resesi dunia. Apalagi perang dagang saat ini bukan hanya terjadi antara Amerika dan China, tapi juga perang dagang Korea dan Jepang. Sehingga hutang jangka panjang BUMN menjadi ancaman,” tegas Bhima Staf Khusus Ketua Umum KADIN.

Baca juga : Gelar Gerakan Nasional 15.000 Wirausaha, KAHMI Preneur Ajak Pengusaha Muda Lebih Kreatif

Berbeda dengan Bima, Kamrussamad melihat optimistik BUMN dalam menyokong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Founder KAHMIPreneur Kamrussamad merasa optimis keberadaan BUMN ke depan akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi bangsa.

“Sebagai pelaku usaha dan mewakili KAHMIPreneur, kami nilai bahwa membentuk holding BUMN merupakan langkah yang tepat bagi Pemerintah terutama, Pemerintahan Jokowi periode kedua,” ujarnya.

BADAN usaha milik negara (BUMN) sebagai tulang punggung perekonomian bangsa dan mampu mendongkrak roda perekonomian nasional perlu dikelola secara profesional di segala sektor agar menjadi lebih kuat, berdaya saing, dan memberikan manfaat optimal kepada negara dan masyarakat.

“Untuk menghasilkan daya saing yang kompetitif, BUMN bisa merangkul entrepreneur potensial sebagai mitra agar terjadi hubungan simbiosis saling menguntungkan bagi kedua pihak,” ucap Founder KAHMIPreneur Kamrussamad dalam penyampaian materinya.

Baca juga : Bupati Karawang Siap Endorse Gratis di Instagram Untuk Mendukung Gerakan Wirausaha

Defy Indiyanto Budiarto Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali menyoroti pengelolaan BUMN harus memiliki tiga point.

“setidaknya ada tiga poin penting yang harus ada dalam sosok pemimpin BUMN ke depan.

Pertama,

“BUMN harus dipimpin oleh orang yang memiliki visi membangun bangsa, memiliki keberanian dalam bertindak, pekerja keras, jujur, dan tidak hanya mementingkan pencitraan. Sosok pemimpin yang berani ini penting, apa pun konsekuensinya. Seorang pemimpin BUMN tidak bisa kebijakan yang diambilnya menyenangkan semua orang,” ujar Defy.

Kedua,

“Anggaran BUMN harus dikelola sesuai arah misi BUMN, harus produksif sehingga berdaya guna. Di sisi lain, harus tersedia dana corporate social responsibility (CSR) untuk seluruh lapisan masyarakat.

“Dana CSR BUMN tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang karena dananya sangat besar,” ungkapnya.

Ketiga, BUMN harus dikelola dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan profesional.

“Tiga hal itu harus dilakukan untuk pengelolaan BUMN ke depan,” katanya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of