oleh

Kontroversi Wacana GBHN, Ahli Tata Negara : MPR Jangan Dijadikan Lembaga Tertinggi

JAKARTA, SENAYANEWS.com – GBHN akan kembali dihidupkan, wacana ini menuai kontroversi dalam sepekan terakhir. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan beberapa Fraksi Partai Politik pun mengungkapkan kekhawatirannya terkait resiko wacana amandemen tersebut. Ahli hukum tata negara Dr Jimmy Usfunan memberikan 7 poin yang patut diperhatikan apabila GBHN akan dihidupkan lagi.

“Pertama, mengembalikan kembali GBHN tidak boleh memposisikan MPR sebagai lembaga tertinggi, mengingat Konstitusi telah menetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu supremasi konstitusi yang berbeda dengan UUD 1945 sebelum amendemen. Namun, memaknai MPR sebagai ‘rumah kebangsaan’ untuk memusyawarahkan perencanaan negara ini ke depan,” kata Dr Jimmy, Rabu 14 Agustus 2019.

Baca Juga : JK Khawatirkan Resiko Amandemen UUD, PAN : Silahkan Masyarakat Berikan Masukan

Kemudian Dosen di Universitas Udayana, Bali itu meminta GBHN dijadikan sebagai haluan negara yang mengatur perencanan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kedua, GBHN bukan sebagai haluan pemerintahan, melainkan sebagai haluan negara yang mengatur perencanan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan baik di level pusat maupun daerah,” ujar  Dr Jimmy.

Ketiga, GBHN tidak akan mengubah sistem Presidensial seperti Presiden pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat, Presiden juga tidak sebagai mandataris MPR, dan Presiden tidak dapat diberhentikan akibat tidak dijalankannya GBHN secara baik. 

Lebih lanjut, GBHN harus berisikan perencanaan pembangunan nasional secara garis besar dan tidak secara teknis sehingga dapat dijadikan panduan umum dalam perencanaan kebijakan masing-masing lembaga negara dalam mewujudkan cita-cita konstitusional.

Baca Juga : JK Khawatirkan Resiko Amandemen UUD, PDIP : Rakyat Tetap Memilih Langsung Presiden

“Keenam, penyusunan perencanaan pembangunan nasional didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta tidak boleh ada sanksi hukum dalam pelaksanaan haluan pembangunan nasional,” ujar Dr Jimmy. 

Ketujuh, adanya mekanisme laporan kinerja, bukan laporan pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.

Menurut Dr Jimmy, ada alasan mendasar mengapa masih diperlukan GBHN. Sampai saat ini, Indonesia tidak memiliki perencanaan pembangunan nasional secara menyeluruh yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial serta pemerintah daerah. Padahal, pembangunan negara tidak dapat dilaksanakan secara parsial. Karena akan berpotensi pada konflik kewenangan antara lembaga negara dalam mengimplementasikan tugasnya. Begitu juga ketidaksinkronan pembangunan. 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of