oleh

Pemerintah Diminta Membentuk Badan Khusus Menangani Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai pemindahan ibu kota Negara bukan perkara gampang. Robert mengatakan pemerintah harus membuat sebuah badan khusus untuk menangani pemindahan ibu kota ini.

“Kalau anda tahu perpindahan di kota ke daerah baru itu perlu ada panitia. Kalau di nasional naiklah, ada suatu badan yang punya kekuatan, punya pekerjaan sebagai alat kerja presiden bukan menugasi para menteri saja,” kata Robert saat diskusi polemik di d’Consulate Resto and Lounge Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/19).

Baca juga : PNS Pindah ke Ibu Kota Baru Dapat Rumah, Modelnya Apartemen

Ia menilai pekerjaan besar seperti memindah ibu kota tak cukup hanya dikerjakan oleh kementerian dan lembaga saja. Ia meminta pemerintah Indonesia mencontoh Malaysia mengenai hal ini.”Harus ada suatu badan otoritas khusus. Malaysia itu bikin badan otoritas khusus dalam memindah pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Ada satu badan otoritas khusus yang memang untuk menangani ini, suatu badan adhoc,” sebutnya. Selain itu, Robert mengatakan pemindahan ibu kota harus memiliki regulasi yang jelas.

“Kerangka regulasi paling tidak untuk mengatur kembali soal Jakarta karena di UU 29 tahun 2007 yang paling terakhir mengatakan Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota negara. Kalau ini belum dicabut, dan diselesaikan dulu, Maka Jakarta juga sebagai ibu kota. Memang perlu UU untuk mencabut predikat kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara,” ucapnya.

Baca Juga : OJK Sebut Perang Dagang Sebabkan Perlambatan Ekonomi Global

Karena itu, Robert berharap pemerintah segara mempertimbangkan poin-poin tersebut jika memang serius ingin memindahkan ibu kota. Sehingga, pemindahan ibu kota ini tidak hanya sekadar wacana dan baru,” ujar Robert.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of