oleh

Wacana GBHN Dihidupkan, JK : Jangan Ubah Sistem Tata Negara Saat Ini

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai wacana menghidupkan kembali GBHN itu baik. JK juga memberi syarat agar GBHN nantinya tidak mengubah sistem tata negara yang sudah ada.

“Seperti yang saya katakan tadi, kalau hanya GBHN secara prinsip itu bagus. Asal jangan mengubah seluruh sistem lagi. Karena itu juga hasil MPR baru 15-16 tahun itu,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019.

Menurt JK, pemeirntah saat ini sudah memiliki rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN). Berbeda dengan GBHN, RPJMN disusun oleh Presiden.

Baca Juga : JK Tanggapi Usulan Pimpinan MPR 10 Orang : Berlebihan, Tugas MPR Tak Banyak

“Sekali lagi kita ada RPJM. UU juga, mengikat juga. Cuma itu berasal dari pada hasil kampanye presiden. Ini dibalik. GBHN itu, ini loh yang harus Anda kerjakan. Kalau sekarang, ini yang akan saya kerjakan,” ujar JK.

JK juga mengatakan RPJMN dan GBHN nanti bisa saja dikolaborasikan. Terkait ini JK menyerahkan usulan tersebut kepada masyarakat.

“Ya kita setuju ada kesepakatan bersama. Jadi terbalik. Nanti presiden, dari kampanye, ‘saya bisa menjalankan GBHN dengan cara begini, begini’. Sekarang, bertanding program. Sama style AS. Sekarang terserah masyarakat. Kesepakatan dulu baru terpilih, atau janji kampanye jadi rencana,” ujar JK.

Namun terkait amandemen 1945, JK tegaskan bahwa ia tidak setuju. Amandemen menurutnya pasti akan menerima penolakan yang besar dari rakyat.

“Itu rumit lagi. Beresiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilih presiden. Kalau gitu lain lagi soal. Apakah rakyat setuju haknya diambil untuk pemilihan langsung?” jelasnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of