oleh

Alumni UIN Jakarta Bikin Petisi Tolak Revisi UU KPK!

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Sebanyak 160 alumni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengeluarkan petisi untuk menolak rencana revisi Undang-Undang KPK dan calon pimpinan bermasalah. Petisi ditandatangani oleh alumni UIN yang berkarier menjadi akademisi, dosen, aktivis, pengamat politik sampai ke pengacara publik.

Dalam petisinya, rencana revisi Undang-Undang KPK telah menimbulkan kontroversi. Proses revisi disebut tidak sesuai prosedur sebagaimana UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat menyebabkan proses dan hasilnya bisa dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, revisi dinilai memperlemah kewenangan dan merusak organisasi di KPK.

Baca Juga : Turis Asing Mudah ‘Refund’ PPN Barang Belanjaan Mulai 1 Oktober 2019


Di samping itu, revisi UU KPK juga bersamaan dengan uji kepatutan 10 calon pimpinan KPU yang dinilai bermasalah. Ada calon yang disebut tidak melaporkan LHKPN secara rutin dan diduga pernah melakukan pelanggaran berat.

“Melihat ancaman kepada KPK yang terstruktur, sistematis dan masif ini maka kami alumni IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menolak revisi UU KPK,” kata juru bicara, M Isnur, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/9/19).

Petisi yang ditandatangani Prof Azyumardi Azra, Prof Sukron Kamil, Burhanudin Muhtadi hingga Ray Rangkuti ini juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak pembahasan rancangan undang-undang ini. Selain itu, petisi juga berisi desakan kepada presiden untuk tidak mengirimkan surat presiden ke DPR.

Baca Juga : Jokowi: Tahun Depan Istana Presiden di Papua Mulai Dibangun

Kepada Komisi III DPR, para alumni mendesak untuk tidak memilih calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak buruk dengan pelanggaran kode etik maupun yang tak melaporkan LHKPN secara periodik.

Revisi UU KPK Disebut Bikin Anggota DPR Kebal Hukum

Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menyebutkan rencana Revisi Undang-Undang KPK akan membuat para anggota DPR menjadi kebal hukum. Menurutnya, anggota Dewan kerap tersandung kasus korupsi.

“Seakan-akan anggota DPR terpilih itu kebal hukum. Karena memang nyaris sedikit kasus lain yang menimpa anggota legislatif, kebanyakan memang kasus korupsi,” ujar Yusfritriadi kepada wartawan di Bogor, seperti di kutip senayanews, Selasa (10/9/19).

Baca Juga : Presiden Teken Aturan, Usia 40 Dan K2 Usia 35 Bisa Jadi PNS

Yusfitriadi menuturkan revisi UU KPK menjadi jalan aman bagi anggota Dewan yang gagal terpilih. Upaya revisi undang-undang dianggapnya jadi jalan terakhir agar kasus hukumnya lepas setelah purnajabatan.

“Ada kekhawatiran, kenapa ini (revisi UU KPK) didorong anggota DPR lama, karena mereka itu punya banyak masalah. Sehingga ketika mereka tidak punya kekuasaan akan sangat mudah dilacak KPK karena sudah tidak punya pengaruh lagi,” katanya.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga: Alumni UIN Jakarta Bikin Petisi Tolak Revisi UU KPK! […]