oleh

DPR Panggil Menkes dan Wamenkeu Bahas Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Komisi IX dan Komisi XI DPR RI hari ini melakukan rapat kerja (raker) gabungan dengan pemerintah untuk membahas tindak lanjut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dana BPJS Kesehatan dan grand design peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rapat dimpimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno. Rapat tersebut diagendakan mulai pukul 10.00 WIB, namun baru dimulai pukul 11.15 WIB. Lalu, dari anggota Komisi IX dan XI hadir sebanyak 20 orang dari 10 fraksi.

Baca juga : OJK Sebut Perang Dagang Sebabkan Perlambatan Ekonomi Global

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo hadir di ruang rapat komisi XI pukul 11.00 WIB.

Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diagendakan akan menyusul untuk hadir di rapat siang ini, karena pagi ini sedang menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Turut hadir juga dapat rapat ini yang mewakili Menteri Sosial RI, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi Dulung, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni.

Ketika membuka rapat, Pimpinan Rapat Soepriyatno mengatakan, bahwa masyarakat miskin yang belum termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan harus segera dimasukkan, sehingga masyarakat miskin tersebut bisa memperoleh bantuan dana BPJS Kesehatan dari pemerintah.

“Kalau ada masyarakat miskin belum masuk PBI, segera masukkan. Karena kita harus melindungi masyarakat miskin,” tutur Soepriyatno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9/19).

Baca juga : Startup Indonesia Besar Karena Investasi Asing

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengantisipasi naiknya tunggakan setelah BPJS Kesehatan naik. Pemprov, akan menyediakan dana cadangan atau dana talangan untuk menombok biaya rumah sakit. 

“Kalau di Jakarta, tentang pembayaran dari BPJS yang belum terselesaikan, kami siapkan prinsip dari Bank DKI. Sehingga bisa menangani kekurangan sampai dengan pembayaran tuntas,” ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (28/8/19).

“Iya (dana cadangan) dan itu sudah kita jalankan sejak tahun lalu,” ujar Anies. 

Sementara itu, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Bank DKI telah menyiapkan Kredit Supply Chain Financing (SCF) senilai Rp 93 miliar kepada enam RSUD di DKI Jakarta. Dana itu akan disalurkan kepada enam RSUD yang ada di Jakarta. 

Baca Juga : Founder KAHMI Preneur Sebut Tutupnya Ritel Disebabkan Lemahnya Proteksi Kebijakan

Dengan rincian dananya yaitu, RSKD Duren Sawit senilai Rp 5 miliar, RSUD Budhi Asih sebesar Rp 15 miliar, RSUD Koja sebesar Rp 20 miliar, RSUD Pasar Rebo sebesar Rp 18 miliar, RSUD Tarakan sebesar 15 miliar dan RSUD Cengkareng sebesar Rp 20 miliar.

“Kita tahu, bahwa BPJS Kesehatan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), ada sedikit kendala pencairan. Sehingga kita perlu antisipasi ke depannya,” kata Widyastuti,



1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) hari ini menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menentukan Direktur Utama yang baru. Sebelumnya posisi ini kosong setelah Suprajarto ditunjuk jadi Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan menolaknya. […]