oleh

Fachry Ali: Ada Aksi Elite Balas Dendam ke KPK

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Pengamat Sosio-Politik, Fachry Ali menilai kemunculan nama Presiden Joko Widodo tak luput dari hasil kerja  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ‘membantai’ para elit politik pasca-era orde baru. Jokowi, kata ia, semestinya paham soal ini. 

“Jokowi seharusnya paham hasil KPK membantai elitlah yang kemudian memunculkan namanya,” ujar Fachry dalam acara Simposium peneliti Jokowi ketiga, di Utan Kayu Jakarta, Kamis (20/9/19).

Baca juga: KPK: Imam Nahrawi Tersangka Kasus Dana Hibah KONI

Namun tindakan ‘pembantaian’ ini, dibalas para elite dengan menghabisi KPK dengan perlakuan sama.  Aksi bisa mereka lakukan karena susunan kekuasaan yang berada di pemerintahan Jokowi berlangsung sangat kondusif untuk para elite tersebut.

Transformasi dari era pascajawa-orde baru menuju demokratisasi yang sebenarnya itu, menurut Fachry, akan kuat apabila Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berusaha menjadi pendamping Jokowi dalam membangun etika sosial dalam antikorupsi.

“NU dan Muhammadiyah harus membangun dasar etik dan dukungan moral bagi Jokowi dalam memberantas korupsi,” saran Fachry.

Baca juga: Penyebab Pembakaran Polsek Ciracas

Fachry mengenang di massa orde baru, partai sangat disepelekan. Saat itu berlangsung birokratif politik. Keputusan tidak diambil dari artikulasi massa, tetapi dari dalam birokrasi itu sendiri. “Kaum intelektual berusaha membela parpol pada massa itu. Tapi tidak berhasil. Kini massa reformasi, partai justru paling berkuasa dan merontokkan birokrasi politik tadi,” ujar Fachry Ali.

Permintaan Fahri Hamzah Presiden Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

Hasil gambar untuk foto fahri hamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019—2023. Pelantikan ini perlu disegerakan tanpa harus menunggu berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK sebelumnya.

Fahri mengatakan pelantikan demi menjaga wibawa lembaga antikorupsi. Fahri menilai KPK di bawah pimpinan saat ini tak memiliki legitimasi moral yang baik.

Tiga dari lima pimpinan KPK sudah menyerahkan mandat kepada Presiden. “Tiga pimpinan KPK ini sebenarnya memiliki legitimasi moral yang sudah jatuh akibat tindakan sembrono mengundurkan diri dan menyerahkan mandat kepada Presiden,” kata Fahri di Jakarta, Kamis (19/9/19).

Baca juga: Revisi UU KPK: Pemberantasan Korupsi Dipastikan Suram!

Tiga pimpinan KPK yang menyatakan menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya kepada Presiden adalah Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode Syarif. Bahkan, Saut sebelumnya sempat menulis surat pengunduran diri dari komisioner KPK.

Fahri menilai penyerahan mandat yang dilakukan tiga pimpinan KPK sama saja dengan mengundurkan diri. “Tiga pimpinan KPK yang menyerahkan mandat itu sudah tidak layak memimpin, apalagi mengambil keputusan penting,” ujarnya.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – APBN 2020 diharapkan mampu menjadi amunisi pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada lima hal yang jadi fokus dari APBN tahun depan. […]