oleh

Jokowi dan Yusril: KPK Perlu Diawasi

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju jika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diawasi Dewan Pengawas. Sebab semua lembaga negara diawasi sebuah lembaga. Jokowi menyebut sekelas presiden pun diawasi BPK dan DPR. Ini, kata dia, prinsip pengawasan dan keseimbangan.

“Saling mengawasi, ini dibutuhkan untuk meminimalisir penyalahgunaan penggunan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9/19).

Baca juga: Laode M. Syarif: DPR Dan Pemerintah Berkosnpirasi Soal Revisi UU KPK

“Presiden saja diawasi, diperiksa BPK, dan diawasi oleh DPR,” kata Jokowi.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyebut komisi antirasuah tidak membutuhkan keberadaan Dewan Pengawas seperti yang diinisiasi DPR RI yang masuk dalam revisi undang-undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pengawas internalnya saja yang diperkuat baik itu dengan metode kerja, sistem pengawasan, orang-orangnya, teknologinya, modelnya harus lebih jago dari penyidik, di pengawas internal kita sekarang memang ada jaksa, ada penuntut, ada penyidik, dan ada penyelidik. dan itu saja yg dikembangkan itu merupakan check and balances buat KPK sendiri,” ungkapnya.

Baca juga: Pemerhati Parlemen: Surpres Revisi UU KPK, Presiden Mengikuti Drama DPR

Menurut Pakar Hukum Tata Negara:

Pakar HukumTata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa keberadaan Dewan Pengawas dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang perlu dihadirkan. Menurutnya, tidak ada satupun lembaga yang tidak bisa diawasi oleh dewan pengawas.

Yusril menjelaskan bahwa peran Dewan Pengawas dalam suatu lembaga sudah menjadi prinsip tata kelola pemerintahan. Bahkan, menurutnya setingkat lembaga kepresidenan pun mendapatkan pengawasan dari lembaga lain yakni DPR.

Lebih lanjut, Yusril kemudian menyampaikan bahwa posisi Dewan Pengawas untuk KPK bisa diciptakan semisal menjadi komisioner pengawasan.

Baca juga: Uji Kelayakan Fit And Proper Calon Pimpinan KPK Akan Di Mulai

“Lembaga kepresidenan pun bisa diawasi oleh lembaga lain, walaupun pengawasan secara institusional kenegaraan tetap berlangsung seperti pengawasan keuangan oleh BPK, dan lain-lain,” katanya.

“Saya berpendapat pengawasan memang perlu. Tidak ada satu lemabaga pun yang tidak bisa diawasi lembaga lain,” kata Yusril di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/19).

7
Leave a Reply

avatar
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga: Jokowi dan Yusril: KPK Perlu Diawasi […]

trackback

[…] Baca juga: Jokowi dan Yusril: KPK Perlu Diawasi […]

trackback

[…] Baca juga: Jokowi dan Yusril: KPK Perlu Diawasi […]

trackback

[…] Baca juga: Jokowi dan Yusril: KPK Perlu Diawasi […]

trackback

[…] Baca juga: Jokowi dan Yusril: KPK Perlu Diawasi […]

trackback

[…] Baca juga: Jokowi dan Yusril: KPK Perlu Diawasi […]

trackback

[…] Baca juga: Jokowi dan Yusril: KPK Perlu Diawasi […]