oleh

Ketua KPK dan Ketua DPR Belum Menerima Draft UU KPK

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini akan mengirimkan surat kepada DPR agar dilibatkan dalam pembahasan Revisi UU KPK. Namun Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku sampai detik ini belum menerima draft revisi UU KPK, Senin, (16/09/19).

Terkait hal itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum secara resmi menerima dan mengetahui draft revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Sejak Jumat lalu, (13/09/19).

Senada dengan hal itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu menegaskan selama ini pihaknya belum mendapat draft Revisi UU KPK. Itulah kenapa ia selalu menyebut jika pembahasan revisi UU KPK dilakukan secara sembunyi-sembunyi. ”Tegasnya.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Perkuat KPK Sebagai Lembaga Negara

“Yang sangat kami prihatin mengenai revisi UU KPK. Karena sampai hari ini kami draf sebenarnya tidak mengetahui,” kata Agus.

Sebelumnya, ia sempat menyampaikan dugaan pembahasan RUU KPK ini terkesan sembunyi-sembunyi. Dugaan ini muncul lantaran hingga saat ini ia tidak menerima draf RUU KPK tersebut. Apalagi, kata dia para pegawai terus mempertanyakan isi draf RUU KPK.

Dalam keterangan terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga menegaskan, hingga saat ini juga pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Jokowi soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Kabareskrim Hadiri Pelantikan Sekjen dan Direktur Penuntutan KPK

Bambang mengatakan hingga saat ini baru surpres soal revisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR atau MD3, dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) yang sudah diterima DPR.

“Saya belum cek di kantor. Yang untuk revisi UU KPK belum sampai, saya belum cek lagi apakah sudah sampai ke DPR,” ujar Bambang di kediaman Ma’ruf Amin, Jalan Situbondo, Jakarta, Rabu lalu (11/09/19).

Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu menyebut pembahasan revisi UU KPK tidak hanya dikerjakan oleh DPR, melainkan pemerintah pusat. Sehingga pembahasan ini akan berlangsung cepat atau lambat tergantung keduanya.

“UU dibuat dan dikerjakan oleh dua pihak yaitu pemerintah dan DPR, mengebut pelan-pelan atau sedang-sedang itu tergantung pada dua pihak itu,” kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mengaku belum tahu apakah pembahasan revisi UU KPK itu akan rampung sebelum pelantikan Jokowi dan Maruf Amin sebagai pesiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024.

“Yang bisa menjawab nanti adalah Baleg dan dari Pihak DPR dan Pemerintah nanti diutus. Saya kan hanya juru bicara Parlemen saja, menyampaikan apa yang sudah terjadi dan tidak bisa menyampaikan apa yang belum terjadi,” tandasnya.

4
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] SENAYANEWS.com – Choo Chong Ngen dikenal sebagai Taipan Hotel. Dia memiliki jaringan bisnis bernama Hotel 81. Dia pertama kali mendirikan hotel berbiaya murah tersebut lebih dari dua dekade lalu. […]

trackback

[…] Baca juga: Ketua KPK dan Ketua DPR Belum Menerima Draft UU KPK […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka negatif pagi ini setelah terjungkal cukup dalam kemarin. Sentimen serangan ladang minyak di Arab Saudi jadi katalis negatif hari ini. […]

trackback

… [Trackback]

[…] There you will find 8590 additional Information to that Topic: senayanews.com/2019/09/ketua-kpk-dan-ketua-dpr-belum-menerima-draft-uu-kpk/ […]