oleh

Ketua KPK Terpilih, Firli Bahuri Punya Kekayaan Rp 18 M

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Komisi III DPR RI telah memilih lima nama Pimpinan KPK baru untuk periode 2019-2023. Salah satu nama yang terpilih adalah Irjen Firli Bahuri yang dipilih secara aklamasi jadi Ketua KPK.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Firli Bahuri melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret 2019 atas kekayaannya pada 2018 sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK pada saat itu.

Baca juga: Jadi Wakil Ketua KPK, Lili Siregar Akan lanjutkan Program Anti Korupsi

Dalam laporannya, total harta kekayaan yang dimiliki Firli Bahuri sebesar Rp 18.226.424.386. Rinciannya, Firli memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 10.443.500.000 yang tersebar di Bekasi dan Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya, Firli juga memiliki harta berupa tiga kendaraan roda empat dan dua kendaraan roda dua dengan nilai mencapai Rp 632.500.000.

Firli juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 7.150.424.386 miliar sehingga total keseluruhan harta kekayaan Firli adalah Rp 18.226.424.386.

Baca juga: Laode M. Syarif: DPR Dan Pemerintah Berkosnpirasi Soal Revisi UU KPK

Diketahui, Firli saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan sejak 20 Juni 2019 lalu. Pria kelahiran Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 8 November 1963 itu pun memperoleh suara terbanyak dari voting yang dilakukan DPR dengan 56 suara. Dia pun dipercaya menjadi Ketua KPK.

Tekan Peluang Korupsi, Waskita Wajibkan Kepala Proyek Lapor Harta.

Korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menjadi sorotan setelah sejumlah petinggi perusahaan pelat merah ramai dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pejabat BUMN terjerat korupsi kian mendapat perhatian dari internal BUMN itu sendiri. Bahkan sejumlah BUMN mulai mengembangkan pola pengawasan sendiri demi menekan bahkan menghilangkan peluang korupsi di internal perusahaannya.

Baca juga: Laode M. Syarif: DPR Dan Pemerintah Berkosnpirasi Soal Revisi UU KPK

PT Waskita Karya (Persero) misalnya. BUMN konstruksi ini mewajibkan pejabatnya hingga ke level manager proyek untuk melaporkan harta kekayaan. “Kita kencang di LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Kalu di tempat lain mungkin hanya sampai tingkat BOD-1 (hanya jajaran direksi), kita sampai BOD-3 atau sampai ke tingkat manager proyek,” tegas Direktur Pengembangan & Sumber Daya Manusia Waskita Karya Hadjar Seti Adji ditemui di kantornya kemarin.

Dengan kebijakan itu, ada sekitar 300 orang pejabat di lingkup waskita yang wajib melaporkan kekayaannya secara berkala. Dengan cara ini, peluang korupsi bisa dideteksi lebih dini sejak tataran pejabat di level bawah.

Baca juga: Pemerhati Parlemen: Surpres Revisi UU KPK, Presiden Mengikuti Drama DPR

Sebelumnya, sorotan korupsi di BUMN datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Koordinator ICW Danang Widoyoko mengatakan, banyak masalah dari mulai dari inefisiensi, pemburu rente, intervensi politik, hingga sumber dana kepentingan politik seringkali membuat pejabat BUMN terjebak dalam pusaran korupsi.

Perlu mendapat perhatian dari orang nomor satu RI dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dengan berbagai persoalan ini lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terutama presiden untuk memastikan programnya berjalan. Jadi pertama pemberantasan korupsi itu ya keniscayaan,” jelasnya.

Baca juga : Jokowi Teken Aturan, Usia 40 Tahun Bisa Jadi CPNS



Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of