oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Siap Uji Formal UU KPK

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Pegiat antikorupsi yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari berencana mengujiformil Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan KPK (KPK). 

Hasil gambar untuk FOTO Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari

Feri mengungkapkan, ia bersama koalisi masyarakat sipil lainnya tengah menyiapkan langkah-langkah untuk uji formal maupun uji materi UU yang baru disahkan Selasa (17/9/19) kemarin itu.

“Kita mau uji formal dulu kita akan diskusikan apa langkah-langkahnya, apakah ke PTUN dulu atau langsung ke MK uji formil lalu baru siap-siap uji materi setelah UU resmi diundangkan,” ujar Feri saat dihubungi wartawan, Rabu (18/9/19).

Baca juga: Jokowi dan Yusril: KPK Perlu Diawasi

Feri menerangkan, alasan pihaknya terlebih dahulu mengajukan uji formal lantaran ada kesalahan prosedur dalam pengesahan UU KPK tersebut. Kesalahan prosedur pertama karena membahas Revisi UU yang tidak dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR 2019 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014. “Itu satu, bermasalah secara prosedur,” ujar Feri.

Kedua, Feri melanjutkan, jumlah anggota DPR yang hadir dalam pengesahan UU KPK, Selasa (17/9/19) tidak memenuhi jumlah untuk kuorum. Jumlah anggota yang hadir dan dihitung secara manual, hanya sekitar 102 anggota yang hadir.

Baca juga: Terkait Revisi UU KPK: Jokowi Tolak 4 Hal

“Oleh karena itu pembentukan UU mengabaikan aturan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang dan peraturan DPR itu sendiri karena jika secara cacat formal ini tidak diuji formal ke MK nanti akan ada masalah bahwa UU itu mengabaikan terhadap formalitas pembentukannya,” ujar Feri.

Nasdem: Jangan Sampai Dewan Pengawas KPK Masuk Angin

Anggota Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengungkapkan, Partai Nasdem mendukung RUU KPK yang telah disahkan DPR menjadi undang-undang kemarin, Selasa (17/9/19). Namun menurutnya jangan sampai setelah RUU tersebut disahkan justru Dewan Pengawas yang akan masuk angin.

“Masyarakat harus mengawal ini juga termasuk kita semua. Jangan sampai nanti dibentuk pengawas justru pengawasnya yang masuk angin untuk apa?, ” kata Irma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/19).

Dewan Pengawas KPK Dibuat Lewat Mekanisme Pansel

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna tahun 2019-2020.

Salah satu poin yang disepakati, yakni terkait pemilihan lima anggota Dewan Pengawas KPK diserahkan oleh Presiden. Nantinya, dewan pengawas akan terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

Baca juga: Pemerhati Parlemen: Surpres Revisi UU KPK, Presiden Mengikuti Drama DPR

Hasil gambar untuk FOTO menteri hukum dan ham yasonna

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menjelaskan, Dewan Pengawas akan dibentuk lewat mekanisme panitia seleksi (pansel). 

“Itu nanti presiden akan membuat lebih lanjut, (diisi) tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, aparat penegak hukum yang pas. Yang tentu nanti presiden akan membuat itu lewat mekanisme pansel,” ujar Yasonna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/19).

Yasonna menjelaskan, untuk pertama kali Dewan Pengawas akan dipilih oleh Presiden terlebih dahulu. Barulah selanjutnya akan dikonsultasikan bersama DPR.

Baca juga: 15 Kasus Kebakaran Hutan Kalbar dilakukan Oleh Korporasi

Dewan pengawas juga dipastikan berada dalam internal KPK, meski lembaga tersebut berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Hal itu dilakukan agar dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sesuai dengan undang-undang dan dalam pelaksanannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

“Sudah dibilang, itu KPK kan lembaga dalam rumpun eksekutif, tapi dalam melakukan tugas dan wewenangnya adalah independen,” ujar Yasonna.

Diketahui, DPR dan pemerintah telah menyepakati seluruh poin revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Salah satu poin yang disepakati, yakni terkait pemilihan lima anggota Dewan Pengawas KPK diserahkan oleh Presiden.



14
Leave a Reply

avatar
14 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

… [Trackback]

[…] Read More here to that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Read More Information here on that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] There you can find 13226 additional Information to that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] There you will find 32982 more Information on that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] There you can find 97139 more Information on that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Find More here to that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Find More Information here to that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Find More Info here to that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Find More here to that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: senayanews.com/2019/09/koalisi-masyarakat-sipil-siap-uji-formal-uu-kpk/ […]