oleh

Laode M. Syarif: DPR Dan Pemerintah Berkosnpirasi Soal Revisi UU KPK

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut DPR dan pemerintah seperti berkonspirasi soal revisi UU KPK untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.

Syarif mengatakan DPR dan pemerintah sedang berkonspirasi untuk melucuti kewenangan lembaga tanpa berkonsultasi.

“Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu lembaga tersebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka. Ini jelas bukan adab yang baik,” kata Syarif, Rabu kemarin (11/09/19).

Baca juga: Pemerhati Parlemen: Surpres Revisi UU KPK, Presiden Mengikuti Drama DPR

Soal revisi UU KPK, sambung Syarif, Sangat menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang seolah-olah menyembunyikan pembahasan revisi UU KPK.

“KPK menyesalkan sikap DPR dan Pemerintah yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu dalam membahas revisi UU KPK ini. Tidak ada sedikit transparansi dari DPR dan Pemerintah,” ucap dia.

Pernyataan dia ini menyusul Surat Presiden yang berisi persetujuan revisi UU KPK. Surpres sudah diteken dan dikirim ke DPR.

Baca juga: Uji Kelayakan Fit And Proper Calon Pimpinan KPK Akan Di Mulai

sebelumnya,Laode juga mengungkapkan itu pada anggota dewan melalui Twitter, dengan menggunakan huruf besar. Ia menyebutkan KPK telah memberikan empat rekomendasi kepada DPR, yakni perihal penghilangkan suap dalam perizinan, perbaikan kualitas penegakan hukum, penyelamatan aset dan pendapatan pajak/PNBP, dan reformasi birokrasi.

Wakil Ketua KPK ini menyampaikan hal itulewat akun Twitter-nya @LaodeMSyarif, pada Minggu lalu (08/09/19) .

“Kalau TIDAK MAU IKUTI REKOMENDASI @KPK_RI
Soal:
-hilangkan suap dalam perizinan
-Perbaiki kualitas penegakan hukum
-Penyelamatan asset dan pendapatan pajak/PNBP
-Reformasi Birokrasi
JANGAN SALAHKAN
@KPK_RI karena rekomendasi-nya sudah disampaikan tp TIDAK DITAATI
@DPR_RI,” tulis Laode.

Pada cuitan lainnya, Laode menyebutkan perihal pencegahan korupsi, KPK bersama kementerian dan lembaga telah membentuk sekretariat bersama.

5
Leave a Reply

avatar
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI) BJ Habibie meninggal dunia pada Kamis (11/9/19). Habibie merupakan sosok yang sangat lekat dengan perekonomian Indonesia, termasuk keuangan dan asuransi. […]

trackback

[…] Baca juga : Laode M. Syarif: DPR Dan Pemerintah Berkosnpirasi Soal Revisi UU KPK […]

trackback

[…] Baca juga: Laode M. Syarif: DPR Dan Pemerintah Berkosnpirasi Soal Revisi UU KPK […]

trackback

[…] Baca juga: Laode M. Syarif: DPR Dan Pemerintah Berkosnpirasi Soal Revisi UU KPK […]

trackback

[…] Baca juga: Laode M. Syarif: DPR Dan Pemerintah Berkosnpirasi Soal Revisi UU KPK […]