oleh

Laode M. Syarif Menantang Fahri Hamzah Soal RUU KPK

SENAYANEWS.com – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menantang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuktikan ucapannya soal usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Fahri Hamzah, menyebutkan usulan revisi UU KPK itu diserap DPR dari banyak aspirasi termasuk pimpinan KPK.

“Kalau usulan revisi UU KPK dari internal KPK, Pak Fahri Hamzah tunjukkan saja surat permintaan internal KPK tersebut,” kata Laode , Jumat (06/09/19).

Baca juga: Air Langga Hartato Dampingi Jokowi Kunjungi Pabrik Esemka

Pemerintah bersama DPR kerap mengggembar-gemborkan semangat anti korupsi tapi tidak berbanding lurus dengan kenyataan.

Artinya terkait agenda pemberantasan korupsi masih bisa menjalankan UU yang sudah sebelumnya yakni UU 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Kami sudah sampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK,” ucap Laode

Baca juga: RUU Berpotensi lemahkan Fungsi KPK: Arsul Sani Ingatkan Tak Usah Reaktif

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menampik sejumlah pihak yang menyebut DPR telah bekerja secara ‘senyap’ terkait Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Menurut dia, revisi tersebut juga merupakan atas permintaan dari pimpinan KPK itu sendiri.

Menurut Fahri dua hal yang diubah dalam UU KPK itu merupakan permintaan beberapa pihak. Termasuk pimpinan KPK.

“Pimpinan KPK juga tahu akhirnya, banyak penyidik liar, penyidik yang bekerja insubordinasi, semuanya karena penyidik menganggap dirinya independen dan tak ada yang awasi,” kata Fahri.

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga: Laode M. Syarif Menantang Fahri Hamzah Soal RUU KPK […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Badan Anggaran (Banggar) dewan perwakilan rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Rapat kerja (raker) membahas rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2020. […]