oleh

Mahasiswa Tegaskan Demo Penolakan UU KPK-RUU KUHP Tak Ditunggangi

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Demo Mahasiswa  terkait penolakan UU KPK yang baru dan RUU KUHP disebut ditunggangi oleh beberapa pihak. Mahasiswa menegaskan aksinya merupakan bentuk keresahan tanpa ditunggangi kepentingan politik.

“Saya pikir itu tidak ditunggangi, ini semua keresahan masyarakat Indonesia dan mahasiswa,” ujar perwakilan BEM Jakarta Andi Prayoga dalam diskusi polemik ‘Demo Mahasiswa Aksi dan Substansi’ di D’Consulate Cafe & Lounge, Jl Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (28/9/19).

Baca juga; Pasca Demo, Gerbang Utama Gedung DPR RI Rusak Parah

Andi menyebut mahasiswa memiliki satu suara terkait poin yang dituntut kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, poin-poin ini antara lain terkait penolakan revisi UU KPK yang kini sudah disahkan hingga pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP.

“RUU KPK itu kan ada beberapa poin yang menjadi kontroversial, begitu juga dengan Undang-Undang KUHP, nah itu yang menjadi substansi tuntutan masuk untuk kemudian turun ke jalan,” tuturny

PKS Minta Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK: Agar Tak Gaduh!

Gambar terkait

Desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menganulir UU KPK yang baru terus berdatangan. PKS meminta Jokowi segera menerbitkan Perpu KPK agar tak lagi ada kegaduhan.

“Dukung Presiden menerbitkan Perppu KPK. KPK perlu diperkuat, bukan diperlemah. KPK perlu didukung, bukan dikurung dengan aturan penyadapan,” ungkap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (28/9/19).

Mardani menjadi salah satu anggota DPR yang menolak dilakukannya revisi UU KPK. Menurutnya, apa yang berjalan di KPK saat ini sudah cukup baik.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pengesahan RUU

Wakil Ketua Komisi II DPR itu meminta Jokowi tak ragu menerbitkan Perppu KPK. Menurutnya, Perppu KPK bisa menjadi jawaban untuk menghentikan kegaduhan yang belakangan terjadi di Indonesia.

“Keluarkan perppu segera agar negeri ini dapat terus memberantas korupsi dan kembali guyub, tidak gaduh,” tukasnya.

Soal bentuk isu perppu, Mardani menyebut yang terpenting isinya adalah membatalkan poin-poin revisi UU KPK. “Untuk mudahnya, batalkan dulu, kembali ke UU No 30 Tahun 2002,” sebut dia.

3
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] JAKARTA,SENAYANEWS.com – Sejak pertama menjabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikenal fokus dalam membangun infrastruktur. Salah satu yang paling digeber pembangunannya adalah jalan tol. […]

trackback

[…] Baca juga: Mahasiswa Tegaskan Demo Penolakan UU KPK-RUU KUHP Tak Ditunggangi […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Presiden Jokowi mempertimbangkan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Syarat lahirnya Perppu adalah kegentingan yang memaksa. Apa itu kegentingan yang memaksa? […]