oleh

Pemerhati Parlemen: Surpres Revisi UU KPK, Presiden Mengikuti Drama DPR

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Presiden Joko Widodo telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) tentang revisi UU KPK ke DPR. Langkah itu dinilai pemerhati parlemen sebagai tanda Jokowi telah mengikuti irama DPR.

“Keteguhan Jokowi membela KPK nampaknya mulai goyah ketika dengan gampang terbawa irama politikus parlemen yang sejak awal menginginkan revisi UU KPK untuk mengendalikan KPK,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/09/19).

Dalam keterangan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, surat tersebut sudah diberikan kepada DPR untuk segera dimulai pembahasan.

Baca juga: Capim Nawawi Kritik Kinerja KPK, Ibaratkan Seperti Orang Pulang Dugem

“Surpres Revisi UU KPK sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR ini tadi. Intinya bahwa nanti Bapak Presiden jelaskan detail seperti apa,” kata Pratikno di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (110/9/19).

Pratikno menjelaskan, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sedang disusun. Dan setelah rampung akan dikirim ke DPR.

“Tapi bahwa DIM yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf yang dikirim DPR,” ungkap Pratikno.

Sebelumnya, Jokowi meminta agar tak ada pembatasan-pembatasan yang tak perlu dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi tak ingin pembatasan dalam revisi itu justru membuat independensi KPK terganggu.

Baca juga: Uji Kelayakan Fit And Proper Calon Pimpinan KPK Akan Di Mulai

“Saya ingin melihat dulu DIM-nya.  Jadi jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, sehinggga independensi dari KPK itu menjadi terganggu. Intinya ke sana, tapi saya mau melihat dulu,” kata Jokowi usai membuka Conference ASEAN Federation of Engineering Organizations, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu kemarin (11/09/19).

Surpres Jokowi nomor R-42/Pres/09/2019 yang menyetujui revisi UU KPK itu beredar di kalangan wartawan ditandatangani di Jakarta, yang isinya sebagai berikut:

“Merujuk surat ketua DPR RI nomor LG/14818/DPR RI/IX/2019 tanggal 6 September 2019 hal penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ini kami sampaikan bahwa kami menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili kami dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.”

6
Leave a Reply

avatar
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga: Pemerhati Parlemen: Surpres Revisi UU KPK, Presiden Mengikuti Drama DPR […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Mariam Nabatanzi sudah menikah di usianya yang masih 11 tahun dan satu tahun kemudian, saat 12 tahun, ia sudah dikaruniai Bayi Kembar. […]

trackback

[…] Baca juga: Pemerhati Parlemen: Surpres Revisi UU KPK, Presiden Mengikuti Drama DPR […]

trackback

[…] Baca juga: Pemerhati Parlemen: Surpres Revisi UU KPK, Presiden Mengikuti Drama DPR […]

trackback

[…] Baca juga: Pemerhati Parlemen: Surpres Revisi UU KPK, Presiden Mengikuti Drama DPR […]

trackback

[…] Baca juga: Pemerhati Parlemen: Surpres Revisi UU KPK, Presiden Mengikuti Drama DPR […]