oleh

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pengesahan RUU

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (24/9/19).

“Mungkin teman-teman perlu ketahui RUU Pertanahan yang harusnya disahkan musim DPR ini, kemudian DPR dan pemerintah sepakat ditunda,” katanya.

Baca juga: Wamena Ricuh! Operasional Bandara Dihentikan

“Walaupun secara substansinya sudah bagus sekali kemudian last minutes discussion ada beberapa poin diskusi ulang,” jelasnya

Namun demikian, dia berharap, RUU ini akan dibahas oleh DPR pada tahun depan. “Mudah-mudahan tahun depan dibahas kembali oleh dewan,” katanya.

Jadi Pro dan Kontra, Apa Untungnya RI Punya Undang-undang Pertanahan?

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan menjadi pro-kontra. Ada pihak-pihak yang menentang aturan tersebut. Namun menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil itu hal biasa.

Justru pro-kontra ini membuat pemerintah bisa menyiapkan aturan yang lebih baik sebelum disahkan.

Baca juga: Gugatan Mulan Jameela cs Dikabulkan : Prabowo dan Partai Gerindra Kalah di PN Jakarta selatan

“Pro-kontra sebenarnya hal yang wajar. Dengan ada pro-kontra membikin undang-undang ini menjadi lebih tajam ya,” kata Sofyan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta baru-baru ini saat diwawancara wartawan.

Dia memastikan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi orang-orang. Pihaknya mengakomodasi tiap masukan yang disampaikan, selama tujuannya baik, sesuai dengan kemaslahatan bersama, dan kepentingan negara.

Sofyan juga menjelaskan bahwa pemerintah perlu membuat Undang-undang Pertanahan untuk memperkuat pemerintah.

Baca juga: Pengamat: Revisi UU KPK Mafia Migas Makin Sulit Ditangkap

“Ada masalah-masalah yang harus diatur oleh undang-undang. Kalau kita atur dalam peraturan menteri kalah nanti kalau di pengadilan, begitu juga kalau Peraturan Kepala BPN. Kalau di sengketa kita kalah. Oleh sebab itu, kita perlu melengkapi undang-undang tersebut,” jelasnya.

Di saat yang sama Undang-undang Pertanahan juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum buat masyarakat. Apalagi kerap terjadi konflik di bidang pertanahan.


2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pengesahan RUU […]

trackback

[…] Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pengesahan RUU […]