oleh

Pengamat: Revisi UU KPK Mafia Migas Makin Sulit Ditangkap

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Undang-undang KPK resmi direvisi oleh DPR. Revisi tersebut menuai kontroversi, karena dinilai melemahkan penegakan hukum. Bahkan, pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi mengtakan, revisi UU KPK ini bisa bikin loyo penangkapan mafia migas dan diprediksi butuh waktu sampai 10 tahun.

“Dengan UU KPK yang lama saja untuk menangkap mafia migas butuh waktu 4 tahun. Apalagi dengan revisi UU ini bisa 10 tahun,” terang Fahmy di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (18/9/19).

Baca juga: KPK: Imam Nahrawi Tersangka Kasus Dana Hibah KONI

Fahmi mencontohkan kasus mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto yang baru saja ditetapkan KPK sebagai tersangka mafia migas.

“Setelah lebih dari empat tahun dilakukan penyidikan dan penyelidikan, KPK baru bisa menetapkan mantan Dirut Petral sebagai tersangka suap pengadaan impor crude dan BBM,” kata Fahmy.

KPK Dilemahkan, Ekonom: Doomsday

Hasil gambar untuk foto Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati

Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati menilai keberadaan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sejak awalnya berdiri sudah cukup membuat takut para pelaku korupsi. Sehingga, dengan adanya revisi Undang-udang (UU) KPK justru dapat melemahkan peran KPK sebagai penegak hukum.

“Keberadaan penegakan hukum, termasuk KPK sebenarnya memberikan shock terapi yang luar biasa. Karena orang akan berpikir berkali-berkali lipat untuk bermain-main dan melakukan abuse of power, apalagi terhadap keuangan negara,” tutur Enny di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (18/9/19).

Baca juga: Revisi UU KPK: Pemberantasan Korupsi Dipastikan Suram!

Sebagian besar tersangka korupsi melakukan penyalahgunaan uang negara. Selain itu, kasus-kasus korupsi lain seperti impor juga mudah tercium KPK. “Di badan eksekutif maupun legislatif hampir semua yang kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK itu sebagian besar peyalahgunaan keuangan negara.

Selain itu, banyaknya kasus korupsi di tingkat Kepala Daerah yang terjaring KPK ini juga sudah membuktikan baiknya sepak terjang KPK tanpa adanya RUU.

“Kita lihat KPK cukup memberikan shock terapi ke beberapa daerah. Kita lihat banyak Kepala Daerah yang sangat hati-hati dan sampai tidak melakukan tindakan apapun,” ucap dia.

Penyadapan KPK Perlu Izin, Bikin Investor Ragu Kepastian Hukum

Hasil gambar untuk foto ilustrasi investor ragu kepastian hukum

Revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang merupakan inisiatif DPR sudah diketok palu oleh Badan Legislasi DPR dan siap dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan.

Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, beberapa poin dari RUU KPK ini dinilai dapat memberi benturan keras terhadap dunia investasi.

Ia mencontohkan, penyadapan KPK yang harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Maka hal tersebut justru akan memicu kekhawatiran investor dalam kepastian hukum yang mampu menumpas perilaku-perilaku korupsi yang dapat merusak investasi.

Baca juga: KPK Cegah Imam Nahrawi Ke Luar Negeri, Jokowi Akan Cari Pengganti Menpora

“Kalau penyadapan KPK harus izin, objek penyidikan yang menjadi sasaran KPK bagaimana mungkin?

Bagaimana mungkin kita akan menghasilkan penyelidikan penegakan hukum yang benar?

Sehingga kalau kekhawatiran itu tidak terjawab oleh pemerintah dengan RUU KPK ini, maka khawatir investasi yang kita harapkan ini tidak masuk ke perekonomian kita,” terang Enny di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (18/9/19).

“RUU KPK ini bukan perkara sederhana, bukan hanya soal pelemahan KPK, tapi multiplier effect dari bagaimana dampak keberadaan RUU KPK terhadap perekonomian Indonesia, ini punya direct impact,” papar dia.

6
Leave a Reply

avatar
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga: Pengamat: Revisi UU KPK Mafia Migas Makin Sulit Ditangkap […]

trackback

[…] Baca juga: Pengamat: Revisi UU KPK Mafia Migas Makin Sulit Ditangkap […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Bandara Pattimura Ambon yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) tetap beroperasi normal pasca-gempa dengan magnitudo 6,8 SR yang terjadi di sebelah Timur Laut Kota Ambon, Maluku, Kamis (26/9/19) pukul 08.46 WIB. […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Lebih dari setengah orang superkaya di seluruh dunia sudah bersiap untuk resesi. Mereka memprediksi resesi akan segara datang di 2020. Lantas apa yang perlu dipersiapkan orang kaya di dunia? […]

trackback

[…] Baca juga: Pengamat: Revisi UU KPK Mafia Migas Makin Sulit Ditangkap […]

trackback

[…] Baca juga: Pengamat: Revisi UU KPK Mafia Migas Makin Sulit Ditangkap […]