oleh

Perpu KPK, Ini Syarat MK untuk Presiden Lahirkan Perppu

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Presiden Jokowi mempertimbangkan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Syarat lahirnya Perppu adalah kegentingan yang memaksa. Apa itu kegentingan yang memaksa?

Kewenangan Presiden membuat Perppu lahir dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Baca juga; Pasca Demo, Gerbang Utama Gedung DPR RI Rusak Parah

Namun apa yang dimaksud ‘kegentingan yang memaksa’? Tidak dijelaskan dalam UUD 1945. Dalam catatan detikcom, Senin (30/9/19), Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan tafsir ‘kegentingan yang memaksa’. Hal itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Menurut putusan MK itu, kondisi kegentingan yang memaksa adalah:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pengesahan RUU

“Pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945,” ujar majelis yang diketuai Mahfud Md.

Menurut MK, pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden. Namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif.

Forum Rektor Keluarkan Pernyataan Sikap soal RUU Kontroversial

Hasil gambar untuk foto demo forum rektor indonesia

Forum Rektor Indonesia (FRI) memberikan pernyataan sikap terkait polemik soal perundang-undangan. FRI meminta semua pihak yang berkaitan agar menahan diri.

Ketua FRI, Yos Johan Utama, lewat siaran persnya mengatakan FRI menyikapi perkembangan politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang terjadi di Indonesia. Hal yang dimaksud yaitu terkait perundang-undangan yang dikhawatirkan menjadi konflik berkepanjangan.

Baca juga: Bamsoet Jenguk Mahasiswa Korban Kekerasan Pasca Demo DPR

“Khususnya yang berkait erat dengan polemik di bidang perundang-undangan diantaranya Revisi UU KPK, Pengesahan RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Minerba serta RUU Pertanahan yang telah berkembang dan dikhawatirkan menjadi konflik berkepanjangan,” kata Yos dalam keterangan pers, Minggu (29/9/19).

Ada 5 pernyataan sikap yang dikeluarkan FRI dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pertama yaitu mempertimbangkan kondisi terkini yang dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat serta mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mempertimbangkan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi luhur dalam ikut menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945,” ujar Rektor Undip tersebut.

3
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] JAKARTA,SENAYANEWS.com – Farah Putri Nahlia, 23 tahun, salah satu dari 3 politisi milenial di DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik, 1 Oktober besok. Dua lainnya adalah Hillary Brigitta Lasut (Nasdem) dan M. Rahul (Gerindra). […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Sebanyak 6 ribu personel diterjunkan untuk mengamankan pelantikan anggota MPR/DPR besok. Selain mengamankan kawasan kompleks parlemen, personel TNI mengamankan Istana Negara dan pusat-pusat perekonomian. […]

trackback

[…] Baca juga: Perpu KPK, Ini Syarat MK untuk Presiden Lahirkan Perppu […]