oleh

Polemik KPAI vs PB Djarum, Kemenpora Kirim Surat

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Tudingan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai eksploitasi anak menjadi alasan penyetopan program audisi PB Djarum yang merupakan ajang pencarian pebulutangkis muda berbakat.

Tak akan ada audisi umum beasiswa bulu tangkis PB Djarum pada 2020. Keputusan ini diambil PB Djarum karena tudingan KPAI bahwa PB Djarum memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok.

Keputusan PB Djarum menghentikan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis pada 2020 disampaikan melalui jumpa pers yang disampaikan Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosiman, Sabtu (7/9/19), di Hotel Aston Imperium, Purwokerto, Jawa Tengah.

Baca juga : Rapat dengan Banggar DPR, Luhut Memaparkan Rencana Kerja Kementerian

PB Djarum mengeluarkan keputusan untuk menghentikan program yang sudah berlangsung sejak 2006 itu pada tahun depan. Berdasarkan pengakuan Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin, rencana penghentian audisi PB Djarum sudah dipikirkan sejak beberapa pekan terakhir.

“Ibaratnya, kami sudah keluar uang, tenaga, semua dicurahkan, mengkoordinir semua legenda, itu kan impacnya banyak. Kalau datang ke Purwakerto, hotel penuh, lalu kedatangan kru pelatih, kru panitia, itu kulinernya jadi lancar. Itu kan impact dari sebuah event. Indikatornya banyak kalau kejuaraan-kejuaraan sekarang banyak, itu imbas yang sudah jadi. Dan Indonesia Open juga sudah jadi. Penonton sudah antre tiket,” ungkap Yoppy.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI), Susanto, mengatakan, pihaknya tidak berniat meminta penghentian audisi bulu tangkis untuk anak-anak yang diinisiasi PB Djarum.

“Perlu kami sampaikan bahwa KPAI tidak tebersit niat untuk menghentikan audisi,” ucap Susanto dalam keterangan tertulis, Senin (9/9/19).

Baca juga : Istana: Presiden Jokowi Komitmen Memperkuat KPK

Ia menambahkan, KPAI justru mendukung audisi dan pengembangan bakat serta minat anak di bidang bulu tangkis. KPAI, kata Susanto, berharap audisi semacam ini terus berlanjut.

Namun, ucapnya, penyelenggaraan audisi tidak boleh menggunakan nama merek, logo, dan gambar produk tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

“Kami mendukung agar prestasi anak terus bertumbuh dan membanggakan Indonesia ke depan. Jadi, peraturan KPAI hanya menjalankan tugas agar peraturan tersebut ditaati oleh semua pihak,” katanya.

Baca juga : Kemhub Rencanakan Pengadaan 100 Mobil Listrik untuk Eselon I dan II

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyurati Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait pemberhentian audisi Djarum Foundation.

Surat tersebut menanggapi surat Nomor 1017/19/KPAI/VII/2019 yang dilayangkan KPAI pada tanggal 29 Juli 2019.

“Dugaan Saudara terhadap adanya tindakan eksploitasi anak pada kegiatan audisi Badminton Djarum Foundation secara yuridis normatif, kurang tepat. Mengingat sampai saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak melihat terpenuhinya unsur kegiatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan dimaksud sebagaimana diatur dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” tulis Imam dalam surat tersebut, Senin (9/9/19).

Melalui surat itu juga, Imam menjelaskan perbedaan logo produk tembakau dan merek dagangnya. Ia menyebut, Djarum Foundation telah membantu mereka dalam mendanai kegiatan olahraga akibat keterbatasan APBN dan APBD. Mereka pun menyayangkan jika kegiatan beasiswa bulu tangkis itu harus dihentikan.

“Seluruh kegiatan Djarum Foundation khususnya untuk beasiswa bulu tangkis sampai saat ini telah berhasil mencetak atlet badminton kelas dunia yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia pada kejuaraan internasional,” lanjut Imam dalam surat itu.

Baca juga : Pro Kontra Ibu Kota Baru, Luhut: Kalau Nggak Mau ke Surga Saja!

Kemenpora berharap KPAI bisa turut serta menggalakkan penggalangan partisipasi masyarakat untuk kegiatan olahraga di Indonesia.

“Kalau dilarang KPAI harusnya memberikan solusi dengan mencarikan sponsor pengganti. Kami sebagai pembina olahraga butuh sponsor untuk itu, sementara ada swasta yang mau menjadi sponsor,” ucap Imam.

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga: Polemik KPAI vs PB Djarum, Kemenpora Kirim Surat […]

trackback

[…] Baca juga: Polemik KPAI vs PB Djarum, Kemenpora Kirim Surat […]