oleh

Reformasi di Korupsi

Oleh: Octy Avriani Negara, Wasekum Kajian dan Advokasi KOHATI PB HMI

JAKARTA, SENAYANEWS.com Telah menambah catatan hari bersejarah pada perjalanan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejumlah RUU yang akan disahkan dan RKUHP yang dikebut menjelang akhir masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 membuat saya, teman-teman mahasiswa, dan masyarakat resah.

Alasan mendasar dari keresahan kami bukan lain adalah negara yang mulai sedikit demi sedikit masuk ke dalam hidup kami dan mengatur urusan-urusan yang seharusnya menjadi privasi tiap warga negara.

Fenomena ini cukup menarik untuk masuk ke dalam diskursus-diskursus filosofis, akan tetapi sepertinya kegentingan pengesahan RUUKUHP yang melanda seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia membuat kita akhirnya sedikit melewatkan tahap pembahasan tersebut.

Mungkin di lain kesempatan jika DPR tidak kunjung memahami landasan tuntutan rakyat dan mahasiswa, hal tersebut akan dibahas dalam rubrik lainnya. Pada awalnya saya tidak merasa bangga dengan aksi yang mereka lakukan. Justru kita harus merasa pilu dengan kenyataan yang dihadapi.

Mereka harus dan terpaksa mengalami hal serupa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa terdahulu di tahun 1998 dalam upaya membela demokrasi. Beda dua puluh satu tahun di tempat yang sama.

Tentunya, hal ini juga berarti Indonesia telah menunjukkan kegagalannya dalam menuntaskan reformasi. Saya sangat tergelitik dengan fakta bahwa hari ini reformasi dilukai oleh pihak-pihak yang dulu memperjuangkan reformasi itu sendiri ketika masih menyandang status mahasiswa. Kemudian saya berpikir dan hampir saja benar-benar yakin bahwa sejarah dengan sendirinya akan berulang.

Lantas apa yang terjadi? Apa yang salah? Tidak kah ada cara untuk belajar, atau memang mereka tidak ada keinginan untuk belajar dan berubah? Senayan tanggal 23 September 2019 dan 24 September 2019 hanya dibedakan oleh waktu dan jumlah massa yang hadir.

Selain semangat yang masih sama, tanggapan DPR RI terhadap tuntutan aksi massa juga tetap sama, sama-sama acuh. Perwakilan mahasiswa yang berada di dalam Gedung DPR RI keluar dengan kekecewaan pada malam harinya.

Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa dan Sekretaris Jenderal DPR RI pada 19 September 2019 ternyata tidak pernah disampaikan kepada pimpinan DPR RI.

Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Manik Marganamahendra selaku Ketua BEM UI 2019 setelah ia dengan lantang menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR. Ia juga menghimbau mahasiswa untuk pulang dan kembali esok hari untuk mengawal RUU dan RKUHP agar tidak ada sama sekali yang disahkan.

Bahkan diberitakan hingga malam hari mereka pun sempat merusak salah satu sisi gerbang DPR RI. Saya sangat menyayangkan aksi tersebut, karena meskipun serupa tetapi aksi kali ini berbeda dengan yang terjadi di tahun 1998.

Hari ini, kita masih mampu membeli beras dan nongkrong di kafe, sedangkan dulu situasinya adalah hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, maka anarkisme masih dapat diwajarkan. Sekarang yang kita tuntut bukan lagi urusan ekonomi, melainkan urusan ranah privat masyarakat yang disusupi oleh negara.

Kita bukan lagi melawan penindasan ekonomi, akan tetapi yang kita lawan adalah konservativisme ekstrim yang diimplementasikan DPR melalui undang-undang dan hukum pidana.

Maka sebenarnya tidak tepat meromantisasi aksi 1998, situasinya berbeda walau serupa. Pada 24 September 2019, jalanan sepanjang Jalan Asia Afrika, Jalan Gatot Subroto, hingga arah Stasiun Palmerah dipenuhi oleh mahasiswa dan masyarakat yang hendak melakukan aksi.

Hari itu massa yang hadir berkali-kali lipat lebih banyak dari hari sebelumnya. Kali ini personil polisi dikerahkan lebih banyak, media yang meliput lebih ramai, dan mahasiswa yang turun ke jalan lebih sigap dalam menghadapi kemungkinan kerusuhan.

Selain karena provokator yang berhasil membuat kerusuhan semakin parah, juga beberapa pernyataan anggota DPR dan menteri mengenai unjuk rasa hari ini membuat mahasiswa kembali marah dan kesal.

Apakah mereka yang sudah duduk nyaman di kursi parlemen dan kursi pemerintahan tiba-tiba lupa dengan esensi dari demonstrasi? Dua puluh satu tahun sudah masa reformasi berjalan.

Namun semakin lama pemerintah justru semakin menggunakan wewenangnya untuk melukai reformasi itu sendiri. Seakan-akan perjuangan yang menelan korban jiwa pada tahun 1998 untuk mewujudkan demokrasi yang ideal di Indonesia adalah perjuangan yang sia-sia, padahal banyak dari anggota DPR yang hari ini sudah hidup nyaman dulunya adalah mahasiswa yang ikut menduduki atap Gedung MPR/DPR RI dan mencaci maki pemerintah karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Seharusnya dengan dikeluarkannya pernyataan mosi tidak percaya oleh mahasiswa, DPR RI mengerti bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan masyarakat adalah hal yang serius. Dibanding “agent of change”, saya lebih setuju bahwa mahasiswa adalah juga “agent of truth”. Karena tuntutan

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of