oleh

RI Bakal Punya UU Khusus Pertanahan

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Pemerintah saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan. Aturan tersebut dianggap penting karena Indonesia sudah hampir 60 tahun tidak memiliki undang-undang khusus mengenai pertanahan.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil saat wawancara dengan detikcom baru-baru ini. Hampir 60 tahun, pertahanan di Indonesia hanya berlandaskan Undang-Undang Pokok Agraria.

Baca juga: Terkait Revisi UU KPK: Jokowi Tolak 4 Hal

“Undang-undang Pokok Agraria telah berumur 60 tahun, hampir 60 tahun, tahun depan 60,” kata Sofyan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menurutnya Undang-undang Pokok Agraria tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Apalagi perubahan yang telah terjadi kurun 60 tahun terakhir.

Perkembangan ekonomi, perkembangan di masyarakat, perkembangan di dunia menurutnya begitu cepat. Dulu Undang-undang Pokok Agraria dibuat mengacu pada fakta bahwa 90% orang Indonesia masih masyarakat agraris, masyarakat yang hidup dari pertanian.

“Apa ceritanya, tahun 60, 90% ekonomi kita masih tergantung pada pertanian. Hari ini kontribusi pertanian terhadap GDP kita itu nggak sampai 30% lagi. Itu shifting ekonomi. Oleh sebab itu kita perlu menyesuaikan undang-undang ini dengan perkembangan zaman,” jelasnya.

Dulu, lanjut Sofyan, cuma dikenal hal-hal yang sangat dasar. Sekarang dikenal yang namanya ruang bawah tanah, hunian vertikal, yang semuanya harus di-cover oleh payung hukum yang kuat.

Baca juga: Jadi Wakil Ketua KPK, Lili Siregar Akan lanjutkan Program Anti Korupsi

“Nah itu background-nya kenapa kita memerlukan memperbaiki undang-undang atau melengkapi Undang-undang Pokok Agraria dengan Undang-undang Pertanahan. Jadi yang kita keluarkan ini adalah undang-undang yang mengatur tentang aspek pertanahan,” ujarnya.

Kesal Masalah Perizinan, Jokowi: Banyak Aturan dan Berbelit!

Hasil gambar untuk foto jokowi

Presiden Joko Widoda (Jokowi) mengungkapkan bahwa sistem perizinan investasi di Indonesia terlalu banyak dan sangat berbelit-belit. Hal itu juga yang membuat kegiatan investasi di tanah air tersalip oleh negara-negara tetangga seperti Vietnam.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, ada 33 perusahaan angkat kaki dari China, tapi tak satu pun pindah ke Indonesia. Sekitar 23 perusahaan di Tiongkok yang keluar singgah di Vietnam, lalu sebanyak 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia.

“Kemarin 33 perusahaan tidak ada satupun yang ke Indonesia itu saya kira ini menjadi catatan besar bagi kita,” kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarya, Rabu (11/9/19).

Baca Juga : Jokowi: Tahun Depan Istana Presiden di Papua Mulai Dibangun

Sampai saat ini, Jokowi mengaku, masih mendapat keluhan-keluhan dari pengusaha mengenai sistem perizinan investasi yang berlaku di Indonesia.

“Perizinan berinvestasi di negara kita yang betul-betul prosedural, terlalu banyak aturan, terlalu banyak UU-nya, berbelit-belit. Bukan hanya sulit diprediksi tapi juga terlalu banyak diskresi-diskresi yang dilakukan kementerian,” tegas Mantan Gubernur DKI ini.

Oleh karena itu, Mantan Wali Kota Solo ini meminta kepada seluruh pejabat negara untuk memperbaiki ekosistem investasi tanah air, baik di pusat maupun di daerah, mulai dari regulasi, perizinan, pertanahan, keamanan, ketenagakerjaan, hingga pemberian insentif perpajakan.

“Karena reformasi itu adalah kunci. Kuncinya ada di sini dalam kita menghadapi menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Banyak yang mengatakan dunia dalam proses menuju pada sebuah resesi ekonomi, bisa kita jaga. Saya yakin kita bisa menghadapi apabila kita bisa menyelesaikan yang tadi di depan saya sampaikan,” kata Jokowi.

Baca Juga: Istilah-Istilah dalam Dunia Startup yang Perlu Diketahui

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of