oleh

Sempat Kritik Wacana 10 Pimpinan MPR, Fahri Kini Bicara ‘Sinyal Jokowi’

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sempat mengkritik wacana penambahan pimpinan MPR jadi 10 orang. Namun, setelah revisi UU MD3 disepakati jadi usul DPR, Fahri kini melunak.

Menurut dia, jumlah 10 pimpinan MPR yang jadi salah satu poin revisi UU MD3 merupakan sinyal rekonsiliasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fahri pun mengatakan tak masalah jika pimpinan MPR jadi 10 orang.

Baca juga : Sejumlah Media Internasional Soroti Mati Listrik Di Sebagian Pulau Jawa

“Saya sederhana mau menangkapnya sebagai mungkin sinyal rekonsiliasi dari Presiden Jokowi sehingga memberikan kesempatan bagi semua pimpinan partai untuk duduk di MPR. Saya kira nggak ada masalah kalau presiden memang setuju untuk itu,” kata Fahri saat dihubungi, Kamis (5/9/19).

Fahri sempat mengatakan penambahan pimpinan MPR tak rasional jika hanya untuk memenuhi kuota perwakilan partai. Ia juga melihat tugas dan fungsi pimpinan MPR hanya sekadar sebagai ‘penerima tamu’.

Revisi UU MD3

Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui revisi UUD MD3 dan UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Persetujuan seluruh fraksi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPR yang digelar hari ini.

Dalam paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kamis (5/9/19), pimpinan rapat yakni Utut Adianto awalnya meminta persetujuan seluruh fraksi terkait revisi UU MD3. Utut bertanya apakah pendapat setiap fraksi terkait revisi UU MD3 dapat disampaikan secara tertulis ke pimpinan. Semua fraksi pun setuju. Kemudian, juru bicara masing-masing fraksi menyerahkan dokumen pandangan fraksi atas rencana revisi UU MD3 ke pimpinan rapat. Setelah itu pengambilan persetujuan dilakukan.

Baca juga : Kadin Meminta Pengusaha Mendukung Perpindahan Ibu Kota

“Pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dapat disetujui menjadi usul DPR RI?” kata Utut yang dijawab setuju oleh para anggota Dewan yang hadir.

Pimpinan rapat kemudian melanjutkan agenda rapat yakni pengambilan persetujuan terkait revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Prosesnya sama, pimpinan rapat meminta persetujuan agar pendapat fraksi soal revisi UU KPK disampaikan secara tertulis ke pimpinan.

“Dengan demikian 10 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DPR RI,” tanya Utut yang dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Baca Juga : Apple Usung Nama iPhone Pro ? untuk Triple Kamera

“Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi RUU usul DPR akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” imbuhnya.

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga: Sempat Kritik Wacana 10 Pimpinan MPR, Fahri Kini Bicara ‘Sinyal Jokowi’ […]

trackback

[…] Baca juga: Sempat Kritik Wacana 10 Pimpinan MPR, Fahri Kini Bicara ‘Sinyal Jokowi’ […]