oleh

Terkait Revisi UU KPK: Jokowi Tolak 4 Hal

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Presiden Joko Widodo menyetujui usulan DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK. Meski mendapat pro kontra, Jokowi memastikan telah mendengarkan dan mempelajari serius seluruh masukan-masukan yang diberikan masyarakat dan para pegiat anti korupsi sebelum merespon usulan DPR tersebut.

“Karena itu ketika ada inisiatif DPR untuk mengajukan RUU KPK maka tugas pemerintah adalah meresponnya. Menyiapkan DIM dan menugaskan menteri untuk mewakili presiden dalam pembahasna bersama DPR,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/09/19).

Baca juga: Jokowi dan Yusril: KPK Perlu Diawasi

Jokowi menegaskan, dirinya tidak setuju dengan revisi UU KPK yang berpotensi mengurangi tugas KPK. Berikut poin-poin yang ditolak Jokowi dalam revisi UU KPK:

Pertama, Jokowi menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Menurutnya, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Kedua, lanjutnya, dirinya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ia menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Saut Situmorang Ucapkan Surat Perpisahan Dengan KPK Melalui Email

Ketiga, Tidak setuju KPK wajib koordinasi dengan kejagung dalam penuntutan. Karena sistem penuntan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

Keempat, Tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian/lembaga lain.

“Yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” tuturnya.

Jokowi mengaku sudah mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, baik dari masyarakat, pegiat antikorupsi, akademisi, serta tokoh-tokoh bangsa terkait dengan revisi UU KPK. Mantan wali kota Solo itu menyatakan terus mengikuti perkembangan tentang rencana revisi ini.

“Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Terhadap isu lain saya mempunyai catatan dan pandangan yang berbeda terhadap subtansi yang diusulkan oleh DPR,” paparnya.

4
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] JALARTA, SENAYANEWS.com – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini melemah ke level Rp 13.914. Angka ini lebih rendah dibanding posisi rupiah pada penutupan perdagangan Kamis (12/9/19) kemarin yang ada di level Rp 13.985. […]

trackback

[…] Baca juga: Terkait Revisi UU KPK: Jokowi Tolak 4 Hal […]

trackback

[…] Baca juga: Terkait Revisi UU KPK: Jokowi Tolak 4 Hal […]

trackback

[…] Baca juga: Terkait Revisi UU KPK: Jokowi Tolak 4 Hal […]