oleh

Revisi UU KPK: Pemberantasan Korupsi Dipastikan Suram!

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. ICW memprediksi pemberantasan korupsi di masa depan bakal suram.

“Pemberantasan korupsi dipastikan suram di masa mendatang. Hal ini dikarenakan regulasi yang mengatur tentang kelembagaan KPK sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR.

Krusialnya adalah seluruh naskah yang disepakati tersebut justru akan memperlemah KPK dan membatasi kewenangan penindakan lembaga antikorupsi itu,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (18/9/19).

Baca juga: KAHMIPreneur Merespon Positif Kritikan Jokowi Dalam Proses Legislasi

Ada sejumlah catatan ICW. Pertama, soal masalah formil pembahasan revisi UU KPK ini karena tidak masuk Prolegnas Prioritas tahun 2019 hingga pengesahannya yang hanya dihadiri 80 anggota DPR di dalam ruang paripurna.

“Revisi UU KPK tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019. Ini mengindikasikan pembahasan regulasi DPR bermasalah. Selain dari itu, pengesahan revisi UU KPK juga tidak dihadiri seluruh anggota DPR. Hal ini terkonfirmasi dari beberapa pemberitaan yang menyebutkan bahwa hanya 80 orang yang menghadiri rapat tersebut, dari total 560 anggota DPR RI,” ujarnya.

Revisi UU Disahkan, Surat KPK Bertepuk Sebelah Tangan

Ketukan palu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjadi pertanda Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disahkan dalam rapat paripurna DPR. Pengesahan itupun membuat surat KPK bertepuk sebelah tangan.

KPK mengirim surat ke DPR pada Senin (16/9/19) terkait pembahasan revisi UU KPK. Pada intinya, surat itu berisi permintaan agar DPR menunda pengesahan revisi UU KPK.

“KPK telah mengantarkan surat ke DPR siang ini yang pada pokoknya meminta DPR agar menunda pengesahan RUU KPK tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

Baca juga: Sosok Jokowi Mirip Pinokio, Joman Adukan Tempo Pada Dewan Pers

Surat KPK itu rupanya tak berarti. DPR lewat rapat paripurna hari ini tetap mengesahkan revisi UU KPK menjadi undang-undang.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Fahri Hamzah. Berdasarkan hitungan manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian, Fahri menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota Dewan.

Mereka yang Tak Lelah Membuat KPK Lemah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (17/9/19). Revisi ini tetap disetujui walau gelombang kritik dan penolakan yang kencang dalam beberapa waktu terakhir.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas membacakan laporan hasil pembahasan revisi UU KPK di Baleg.

Dari laporan tersebut, diketahui bahwa 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh; 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, memberi catatan soal Dewan Pengawas; sedangkan Fraksi Demokrat belum berpendapat.

Baca juga: Terkait Revisi UU KPK: Jokowi Tolak 4 Hal

Revisi UU 30/2002 tentang KPK sebelumnya banyak menerima penolakan dari guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa melemahkan KPK.

Rupanya usulan revisi UU KPK pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, dan selalu diwarnai dengan penolakan. Berikut adalah berbagai upaya untuk melemahkan KPK yang pernah dilakukan.

Upaya revisi UU KPK pertama kali diwacanakan pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut pertama kali diusulkan oleh Komisi III DPR pada 26 Oktober 2010.

Pada pertengahan Desember 2010, DPR dan pemerintah menetapkan revisi UU KPK untuk masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Namun, hingga akhir tahun 2011, DPR belum berhasil membahas revisi UU KPK.

Baca juga: Jokowi dan Yusril: KPK Perlu Diawasi

DPR bersama pemerintah kembali memasukan revisi UU KPK ke dalam Prolegnas 2012. Kali ini Komisi III akhirnya mulai merumuskan draf tapi langsung dihujani kritik karena dianggap dapat melemahkan KPK.

Bahkan, Ketua KPK saat itu, Abraham Samad, mengkritik revisi tersebut yang menurutnya bisa mengurangi kewenangan lembaga yang dipimpinnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akhirnya menolak revisi UU KPK karena menilai waktunya tidak tepat.



5
Leave a Reply

avatar
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga: Revisi UU KPK: Pemberantasan Korupsi Dipastikan Suram! […]

trackback

[…] Baca juga: Revisi UU KPK: Pemberantasan Korupsi Dipastikan Suram! […]

trackback

[…] Baca juga: Revisi UU KPK: Pemberantasan Korupsi Dipastikan Suram! […]

trackback

[…] Baca juga: Revisi UU KPK: Pemberantasan Korupsi Dipastikan Suram! […]

trackback

[…] Baca juga: Revisi UU KPK: Pemberantasan Korupsi Dipastikan Suram! […]