oleh

Amendemen UUD 1945 Minimal Didukung 474 Anggota MPR

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Wacana amendemen UUD 1945 kembali mengemuka di awal kepemimpinan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Amendemen dimungkinkan oleh UUD 1945, kecuali untuk bentuk negara yaitu NKRI.

UUD 1945 saat ini sudah mengalami empat kali perubahan. Untuk bisa kembali diamandemen kelilma kalinya, maka butuh usulan amendemen dari 1/3 anggota MPR. Saat ini anggota MPR sendiri berjumlah 711 yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPR. Sehingga amendemen minimal diusulkan oleh 237 anggota MPR.

Baca Juga: Isu Gabung Pemerintah, Gerindra Tuai Kritikan

Hal itu tertuang tegas dalam Pasal 37 ayat 1 UUD 1945:

Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setelah semua materi dibahas dan disetujui Sidang MPR, langkah terakhir adalah pengesahan Amendemen Kelima UUD 1945 di Sidang MPR. Persetujuan ini minimal dihadiri oleh 357 anggota MPR. Syarat ini diatur tegas dalam Pasal 37 ayat 4:

Baca juga: Gerindra: Prabowo Tak Pernah Minta Jabatan Mentri

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Fraksi-fraksi MPR Tak Satu Suara soal Cara Hidupkan Lagi GBHN

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah mati sejak 2004, namun kini MPR hendak membangkitkannya kembali dengan nama ‘haluan negara’. Soal cara menghidupkan kembali GBHN, fraksi-fraksi di MPR tak satu suara.

Sebagaimana diketahui, isu menghidupkan kembali GBHN ini muncul seiring upaya MPR untuk mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun ada cara lain menghidupkan GBHN tanpa melalui amandemen UUD 1945, yakni lewat pembuatan undang-undang.

Baca juga: Gerindra Incar Kursi Mentri Pertanian: Hak Prerogatif Presiden

Hal ini dijelaskan dalam Rancangan Keputusan MPR Tahun 2019 tentang Rekomendasi MPR 2014-2019, dilihat Wartawan, pada Rabu (9/10/19). Rancangan Keputusan itu telah menjadi Keputusan MPR Nomor 2/MPR/2019.

Berikut ini bunyi pasal dalam keputusan tersebut terkait dengan cara menghidupkan kembali GBHN:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of