oleh

Hari Ini Kemenag Akan Kantongi Label Halal Pada Setiap Produk, Bukan MUI

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Mulai hari ini, Rabu (16/10/19), semua produk makanan wajib mengantongi sertifikat halal.

Selain itu, kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal bukan lagi dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Otoritas lembaga yang mengeluarkan ‘hak halal’ kini berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Efektivitas pemberlakuan itu sesuai amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH).

“Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan,” demikian bunyi Pasal 67 ayat 1 UU JPH.

Baca juga: Kata MUI soal Program Santri Tani Milenial

Sebelumnya, Melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), MUI mempermasalahkan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 47 ayat 2 UU JPH.

“Memerintahkan pencoretan pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan memerintahkan pengumumannya dimuat dalam lembaga berita negara Republik Indonesia,” tuntut MUI sebagaimana dikutip dari berkas gugatan yang dilansir website MK, Rabu lalu, (14/08/19).

Selain mewajibkan sertifikasi halal, UU JPH juga membuat perubahan. Yaitu berpindahnya otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Baca juga: Ustadz Abdul Somad Penuhi Undangan MUI

Berikut total kewenangan BPJPH:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal;
h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Sebulan lalu, Ombudsman RI menyoroti kesiapan Kemenag terkait pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019 nanti, terutama soal sertifikasi produk halal. Ombudsman menilai beberapa hal belum disiapkan sepenuhnya oleh Kemenag.

“Kami melihat bahwa dengan pendeknya waktu sampai 17 Oktober ini, ada beberapa yang harus disiapkan secara maraton, misalnya bagaimana kesiapan secara serentak di semua wilayah di Indonesia,” kata komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of