oleh

Masuknya Prabowo di Kabinet Jokowi, Pengamat: Dinamika Baru Pasca Pemilu

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto, siap membantu pemerintahan Joko Widodo, rivalnya, memberikan dinamika baru dalam politik pasca pemilu.

Terkait masuknya Prabowo Subianto sebagai Menteri, Muhamad Haripin, pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merujuk pada ucapan Prabowo Subianto saat debat Pilpres 2019 mengenai anggaran pertahanan Indonesia yang dinilainya kecil dan kekuatan pertahanan yang disebutnya lemah.

Merujuk pada debat (30/04 19) lalu, Prabowo dengan berapi-api menegaskan pentingnya meningkatkan anggaran pertahanan Indonesia. “Saya menilai pertahanan Indonesia lemah karena kita tidak punya uang.”

Baca juga: Memenuhi Undangan Istana, Prabowo Diminta Jadi Menhan

Jokowi menjawab,”Anggaran pertahanan kita 107 triliun rupiah. Itu merupakan anggaran kedua terbesar di Indonesia.”

Lanjut Haripin, anggaran pertahanan yang di bawah PDB, tidak berarti kecil. Setiap tahun anggaran Kementerian Pertahanan selalu meningkat.

Tahun depan, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 127,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan, atau meningkat hampir sekitar Rp20 triliun dari tahun sebelumnya, menjadikan kementerian ini sebagai penerima anggaran terbanyak dibandingkan kementerian lainnya.

Sisi lain, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukan Gerindra ke dalam kabinet pemerintahan. Agus khawatir peran check and balance terhadap pemerintah memburuk.

Baca juga: Hormat Prabowo dan Sandi Pada Jokowi, Pakar Gestur Dan ICW Angkat Bicara

“Yang saya sayangkan kenapa juga Gerindra masuk. Biarkan dia oposisi. Kenapa dimasukan? Kan biayanya tidak sedikit memasukan Gerindra,” kata Agus, Kamis (24/10/19).

Menurutnya, saat ini terjadi ketidakseimbangan politik. Sebab, kini hanya tinggal PKS, PAN, dan Partai Demokrat yang tidak bergabung dengan pemerintah.

Agus mengatakan pemerintah harus memiliki kontrol agar tidak menjadi absolut. Ia menilai Jokowi bakal menemui ‘kesesatan’ jika terlalu banyak partai yang jadi bagian pemerintah.

“Karena dari situ jadi tidak ada oposisi kan? Oposisi hanya PKS ya dan PAN kecil. Kan harusnya biar seimbang. Bernegara dan berpolitik itu kan harus saling kontrol. Kalau semua sejalan ya, nggak seru. Malah itu menyesatkan menurut saya,” paparnya.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga: Masuknya Prabowo di Kabinet Jokowi, Pengamat: Dinamika Baru Pasca Pemilu […]