oleh

Perpres: Pejabat RI Wajib Gunakan Bahasa Indonesia di Forum Internasional

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Presiden menerbitkan Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Jokowi meneken Perpres ini pada 30 September 2019.

Ada beberapa hal menarik yang termaktub dalam Perpres tersebut. Salah satunya soal kewajiban para pejabat RI menggunakan Bahasa Indonesia dalam pidatonya di berbagai forum baik nasional maupun internasional, seperti di forum PBB.

Pasal 5 Perpres tersebut berbunyi:”Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.”

Baca juga: Wacana MPR Amendemen UUD Soal GBHN

Aturan ini juga berlaku untuk seluruh pejabat RI baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Hal ini kemudian diperjelas di Pasal 7 dan Pasal 9.Pasal 7:

“Penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum nasional dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Perpres ini juga menyebutkan, dalam hal diperlukan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan pidato resmi dalam bahasa tertentu selain Bahasa Indonesia pada forum internasional. Bahasa tertentu sebagaimana dimaksud meliputi bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa yang terdiri atas bahasa Inggris, Prancis, Cina, Rusia, Spanyol, dan Arab, serta bahasa lain sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional.

“Ketentuan mengenai pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap pidato resmi pejabat negara yang lain sesuai dengan derajat jabatan dan/atau tata cara protokol yang berlaku bagi pejabat yang bersangkutan,” bunyi Pasal 22 Perpres ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 30 September 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Baca juga: Moeldoko: Perppu KPK Bak Buah Simalakama

Perpres 63/2019 ini juga mencabut Perpres 16/2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya yang terbit di era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya, Perpres era SBY itu hanya mengatur soal pidato resmi pejabat negara, belum tentang penggunaan Bahasa Indonesia yang lain.

“Bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O1O tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya hanya mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dan belum mengatur penggunaaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO9 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan,” demikian bunyi pertimbangan di Perpres 63/2019.

Berdasarkan Perpres 63/2019, berikut hal-hal yang wajib menggunakan Bahasa Indonesia:

– Peraturan Perundang-undangan
– Dokumen Resmi Negara
– Pidato Resmi Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara yang Lain
– Bahasa Pengantar dalam Pendidikan Nasional
– Pelayanan Administrasi Publik di Instansi Pemerintahan
– Nota Kesepahaman atau Perjanjian
– Forum yang Bersifat Nasional atau Forum yang Bersifat Internasional – Komunikasi Resmi di Lingkungan Kerja Pemerintah dan Swasta
– Laporan Setiap Lembaga atau Perseorangan kepada Instansi Pemerintahan
– Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Karya Ilmiah di Indonesia
– Penamaan Geografi, Bangunan atau Gedung, Jalan, Apartemen atau Permukiman, Perkantoran, Kompleks Perdagangan, Merek Dagang, Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi yang Didirikan atau Dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia
– Informasi tentang Produk Barang/Jasa
– Rambu Umum, Penunjuk Jalan, Fasilitas Umum, Spanduk, dan Alat Informasi Lain
– Informasi melalui Media Massa

Di beberapa bagian, kewajiban penamaan dengan Bahasa Indonesia juga dirinci. Seperti dalam hal penamaan bangunan, berikut bangunan-bangunan yang harus menggunakan nama Bahasa Indonesia:

a. perhotelan;
b. penginapan;
c. bandar udara;
d. pelabuhan;
e. terminal;
f. stasiun;
g. pabrik;
h. menara;
i. monumen;
j. waduk;
k. bendungan;
l. bendung;
m. terowongan;
n. tempat usaha;
o. tempat pertemuan umum;
p. tempat hiburan;
q. tempat pertunjukan;
r. kompleks olahraga;
s. stadion olahraga;
t. rumah sakit;
u. perumahan;
v. rumah susun;
w. kompleks permakaman; dan/atau
x. bangunan atau gedung lain

Sama seperti Perpres 16/2010, Perpres 63/2019 yang diteken Jokowi ini mewajibkan Presiden berpidato dalam Bahasa Indonesia baik saat di dalam maupun luar negeri. Forum luar negeri yang dimaksud termasuk forum PBB.

Berikut bunyi aturannya:

Pasal 16

Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 17

(1) Pidato resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh:
a. Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b. organisasi internasional; atau
c. negara penerima


Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of