oleh

Terkait Pemakzulan Presiden, Guru Besar Hukum Angkat Bicara

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Presiden Joko Widodo sempat menyebut akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu KPK. 

Namun tak lama setelah itu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan bahwa Partai Politik dan Presiden sepakat untuk menolak mengeluarkan Perppu KPK. Bahkan menurut Paloh, penerbitan Perppu ini bukan tidak mungkin dipolitisir dan bahkan presiden bisa dimakzulkan.

Menanggapi Paloh, Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menilai bahwa presiden seharusnya bisa mengumpulkan Ketua Umum Partai Politik untuk menyampaikan visinya dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Kurnia, harusnya Jokowi bisa mengambil peran itu sebagai orang nomor satu di Indonesia. Apalagi, kata Kurnia Jokowi juga sudah berjanji saat kampanye ingin menguatkan lembata antirasuah.

Baca juga: Sri Mulyani: Bos-bos BUMN Terciduk KPK, Mereka Penghianat!

Selain itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran angkat bicara, menurut Prof Dr Romli Atmasasmita, mengingatkan agar tidak mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap UU KPK hasil revisi yang disahkan DPR. 

Menurut Guru Besar ini, presiden menerbitkan perppu sama saja dengan menjerumuskan presiden. 

”Mereka yang mendorong presiden untuk membuat perppu pembatalan revisi UU KPK menjerumuskan presiden ke jurang kehancuran lembaga kepresidenan,” kata Romli dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (04/10/19). 

Romli mengingatkan, penerbitan Perppu KPK sebelum UU KPK hasil revisi sah diundangkan akan melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Jika presiden membuat perppu sebelum sah revisi UU diundangkan, presiden melanggar UU dan dapat di-impeach,” paparnya. 

Baca juga: Perpu KPK, Ini Syarat MK untuk Presiden Lahirkan Perppu

Senada Terkait dengan pemakzulan, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti juga menyatakan bahwa, presiden bisa dijatuhkan di tengah-tengah masa jabatannya untuk alasan-alasan hukum dan melalui proses panjang. Menurut dia presiden tidak bisa dijatuhkan atau dimakzulkan karena alasan politik.

Ihwal pemakzulan presiden pun diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 7A dan 7B. Di sana diatur secara rinci dan jelas proses pemakzulan presiden dan syarat-syarat atau kondisi tertentu.

Misalnya, di pasal 7A disebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

“Janganlah bikin narasi-narasi yang menyesatkan dan menakut-nakuti presiden dan para pendukungnya bahwa kalau Perppu keluar Presiden bisa dijatuhkan,” kata Bivitri.

4
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga: Terkait Pemakzulan Presiden, Guru Besar Hukum Angkat Bicara […]

trackback

[…] Baca juga: Terkait Pemakzulan Presiden, Guru Besar Hukum Angkat Bicara […]

trackback

[…] Baca juga: Terkait Pemakzulan Presiden, Guru Besar Hukum Angkat Bicara […]

trackback

[…] Baca juga: Terkait Pemakzulan Presiden, Guru Besar Hukum Angkat Bicara […]