oleh

Wacana MPR Amendemen UUD Soal GBHN

JAKARTA, SENAYANEWS.com – mewacanakan untuk mengamendemen UUD 1945 terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Di tengah wacana tersebut, ada kekhawatiran kalau pembahasan amendemen nantinya bisa melebar.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, tak menampik kekhawatiran sebagian kelompok kalau-kalau pembahasan amendemen bisa menjalar ke pasal-pasal lain seperti pemilihan presiden hingga masa jabatan kepala negara. Menurutnya, semua kemungkinan bisa terjadi.

Baca Juga: Bupati Lampung Utara Mundur dari NasDem Setelah Di Tangakap KPK

“Sebagai sebuah kemungkinan atau kekhawatiran bahwa itu bisa melebar ke kanan ke kiri saya kira bisa, karena istilahnya begitu GBHN diamendemen menjadi sebuah ketetapan MPR dan masuk dalam UUD, maka kemudian ada sisi lain yang harus dipertimbangkan,” kata Muzani, Senin (7/10/19).

“Misalnya GBHN itu berdiri sendiri atau bagaimana, ukurannya bagaimana bahwa presiden telah melaksanakan GBHN maka kemudian berpikir mandataris MPR lagi karena GBHN yang membuat MPR, presiden harus melaksanakan GBHN berarti presiden menjadi mandataris MPR. Kalau sudah mandataris MPR berarti presiden dipilih oleh MPR. Sebagai kemungkinan, itu mungkin terjadi, mungkin,” sebut Muzani.

Gerindra Tak Dapat Kursi Ketua MPR, Muzani: Prabowo Agak Kecewa

Hasil gambar untuk foto muzani

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut sang Ketua Umum, Prabowo Subianto, kecewa karena Gerindra gagal mendapatkan jabatan MPR-1 (Ketua MPR). Muzani kemudian menyinggung soal rencana rekonsiliasi.

Kekecewaan Prabowo terkuak saat Muzani dimintai konfirmasi soal jaminan Gerindra masuk kabinet Joko Widodo (Jokowi) jilid II. Dia mengaku tak tahu soal jaminan itu.

baca Juga: Bupati Lampung Utara Mundur dari NasDem Setelah Di Tangakap KPK

“Kalau itu (jaminan) saya tidak tahu. Tapi pembicaraan dengan Ibu Mega (Megawati) kan menyangkut tentang. Jadi Pak Prabowo berkomunikasi dengan Ibu Mega tentang beberapa hal yang kita minta,” kata Muzani di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/19).

“Tapi kemudian Ibu Mega menyampaikan beberapa pemikiran. Pak Prabowo cek situasi dan kondisi fraksi-fraksi di MPR, kemudian termasuk fraksi-fraksi yang dulu pernah dukung beliau sebagai calon presiden dan kami laporkan hasil pembicaraan rapat Fraksi MPR. Akhirnya beliau ambil kesimpulan, ‘sudah kita jangan meneruskan’,” Ujarnya.


5
Leave a Reply

avatar
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Komisaris Utama PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) D.E. Setijoso dan Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja kompak menjual saham bank swasta terbesar di Indonesia ini. […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyebut partainya tidak pada posisi meminta-minta jatah menteri kepada Jokowi. Menurutnya, yang terpenting adalah mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai. […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Mantan anggota DPR Miryam S Haryani dicecar jaksa KPK soal pertemuannya dengan mantan anggota DPR Markus Nari  di kantor PT Mata Group di Gedung Multika Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Jaksa mencecar Miryam soal apakah ada perintah untuk mencabut keterangan di sidang kasus e-KTP atau tidak. […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Pencalonan Gibran Rakabuming  di Pilwalkot Solo dianggap bakal terbaca sebagai dinasti politik Joko Widodo (Jokowi). Ketua DPP PDIP Puan Maharani meyakini Gibran memiliki cita-cita tersendiri. […]

trackback

[…] Baca juga: Wacana MPR Amendemen UUD Soal GBHN […]