oleh

Anggota MPR: Dorong Pilkada yang Transparan, Tak Ada Mahar

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad mengakui selama dua minggu ini wacana dan pemikiran mengenai Pilkada dikembalikan ke DPRD kembali menyeruak.Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR, di Media Center, Komplek Parlemen, Jakarta, (22/11/19).

Dalam diskusi dengan tema Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Pasal 18 UUD tidak mengharuskan Pilkada Dipilih Langsung), Kamrussamad mengakui pelaksanaan Pilkada diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, di mana gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. “Ini diterjemahkan dengan pemilihan langsung”, ungkapnya.

Terkait dengan cara pemilihan langsung, dirinya mengajak untuk mengevaluasi apakah pelaksanaannya sudah berjalan secara substantif, prosuderal, dan teknis yang benar.

Baca JugaSri Mulyani Hingga Airlangga Kumpul Bareng Pejabat AS, Ada Apa?

“Bila Pilkada sudah berjalan secara substantif, di mana rakyat memilih secara langsung karena visi dan misi calon kepala daerah maka hal yang demikian menarik untuk didiskusikan”, paparnya.

Dirinya mengharap bila kita memilih cara demokrasi sebagai sarana untuk mendapat pemimpin maka perlu ditingkatkan edukasi kepada masyarakat. Pemilu langsung di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih belum mapan diakui menjadi salah satu tantangan.

“Masyarakat masih dalam kondisi income yang rendah namun kita menggunakan demokrasi liberal”, tuturnya. Demokrasi liberal seperti yang demikian menurut Kamrussamad cocok diterapkan di negara seperti Amerika Serikat karena incomen perkapita masyarakat sudah mencapai USD18 ribu. Tak hanya itu yang menjadi persoalan dalam Pilkada.

Pria asal Sulawesi Selatan itu menyebut kampanye Pilkada yang terlalu panjang juga menjadi salah satu problem. Masalah inilah yang menurutnya perlu dievaluasi. Lamanya kampanye tentu akan membuat biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi. Dirinya menyebut anggaran Pilkada serentak tahun 2020 mencapai kisaran Rp90 triliun.

Baca JugaErick Thohir Ingatkan Bos BUMN Dilarang Hidup Mewah

“Bayangkan kalau uang sebanyak itu digunakan untuk membangun sekolah, puskesmas, pasar, dan kebutuhan rakyat lainnya”, ucapnya.

Agar Pilkada tidak memakan biaya yang mahal, dirinya menegaskan agar calon kepala daerah yang maju harus mengedepankan transparansi, akuntabel, dan tak ada mahar. “Ini yang kita dorong”, tegasnya.

Terkait adanya keinginan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD, mantan aktivis HMI itu menyebut belum ada usulan langsung dari pemerintah. “Jadi masih wacana, kita tunggu sikap resmi pemerintah”, ujarnya.

Anggota MPR dari Kelompok DPD, Otopianus P Tebai dalam kesempatan yang sama mengusulkan ada beberapa isu. “Pembiayaan Pilkada harus dibatasi”, ujarnya.

Anggota DPD dari Papua itu dalam diskusi memberi batasan berapa-berapa anggaran yang mestinya dikeluarkan. Selain masalah biaya, Oto juga menyinggung dalam Pilkada, potensi putra asli daerah diperhitungkan. Mereka kepala daerah terpilih menurutnya dibatasi sekali masa periode dengan waktu 8 tahun.

Baca Juga: MPR: Calon Kepala Daerah Harus Mengedepankan Transparansi

“Tak boleh dua periode”, tuturnya. Agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan baik, alumni SMP PGRI Nabire menyarankan agar jumlah anggota KPPS ditambah. Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, sebagai pembicara ketiga dalam diskusi dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak setuju Pilkada dikembalikan ke DPRD karena alasannya sangat banyak. 

Bila biaya Pilkada disebut banyak, dirinya membandingkan dengan biaya untuk Pilpres dan Pileg yang juga tidak sedikit. Untuk itu mengapai Pilkada saja yang disorot. Kemudian bila dikatakan banyak kepala daerah ditangkap oleh KPK akibat dari politik biaya tinggi, Ray Rangkuti juga membandingkan banyak juga anggota DPR, DPRD, jaksa, dan hakim yang juga ditangkap oleh KPK.

Menurut Ray, kualitas demokrasi tertinggi adalah bila rakyat terlibat langsung dalam Pemilu. Dirinya heran di tengah semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi, justru masyarakat diajak kembali ke Pemilu model lama.

“Pemilihan seperti pada masa Yunani kuno dengan sistem diwakilkan”, tuturnya. Dirinya menegaskan bila UU Pilkada mau direvisi, yang diperkuat adalah posisi rakyat. Ini penting sebab bila Pilkada dikembalikan ke DPRD maka akan menguatkan oligarkhi partai politik. “Agar Pilkada tak berbiaya mahal maka partai politik perlu didisplinkan dengan cara tidak meminta mahar kepada calon kepala daerah”, tegasnya.

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Sebanyak 28 pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) menyatakan mendukung Zulkifli untuk menjadi Ketua Umum PAN. Mereka akan mendukung Zulkifli dalam Kongres PAN nanti. […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Papua menemui Menko Polhukam Mahfud Md. Mereka mengatakan ingin menyampaikan permasalahan yang ada di Papua. […]