oleh

Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Terancam Tak Dapat Gaji Selama Bulan

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memberikan peringatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, Pemprov DKI dinilai telah melanggar tahapan pembahasan RAPBD 2020. Jumat, (29/11/19)

Padahal, sesuai aturan, RAPBD 2020 seharusnya disetujui eksekutif dan legislatif paling lambat 30 November 2019. Lantaran itulah, Gubernur Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta terancam tak digaji selama enam bulan.

Adapun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut, pembahasan RAPBD 2020 masih memungkinkan. Sebab, hal tersebut dapat dikejar dengan waktu yang ada. Targetnya, Raperda APBD 2020 rampung pada 11 Desember 2019.

Baca juga: DPRD F-Gerindra, Syarifudin : Camat Dan Lurah Yang Tidak Mengayomi Masyarakat, Copot Saja !

Pemprov DKI dan DPRD DKI baru membahas rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar menyusun RAPBD.

RAPBD yang telah disepakati kemudian harus dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi selama 15 hari.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.

Jika Anies dan DPRD DKI gagal menyepakati RAPBD sesuai ketentuan itu, mereka terancam dikenai sanksi sesuai aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sanksinya ialah tidak menerima gaji selama enam bulan.

Baca juga: Syarifudin Dorong Guru Ngaji Dan Madrasah Dapat Anggaran Di Postur APBD

“Iya benar itu, pengenaan sanksinya (tidak digaji) dan tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017,” kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Jumat (22/11/2019).

Syarifuddin mengatakan, sebelum diputuskan gubernur dan DPRD DKI Jakarta tidak digaji, Kemendagri akan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan pengesahan APBD tersebut. Pihak yang menyebabkan keterlambatan itulah yang tak digaji, apakah itu gubernur atau DPRD.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of