oleh

Mendagri: Proses Perpanjangan Izin FPI Masih Bermasalah Di AD/ART

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Juru bicara FPI, Slamet Maarif, bicara terkait persoalan politis apabila proses pengurusan SKT FPI mandek di Kemendagri. Direktur Organisasi Masyarakat Kemendagri Lutfi mengatakan, FPI belum memuat salah satu AD/ART yang diwajibkan dalam undang-undang.

“Ada permasalahan di AD/ART-nya FPI, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) itu harus memuat klausul tentang penyelesaian konflik internal. Harus ada itu. Nah itu sampai sekarang itu belum dimuat oleh FPI,” kata Lutfi, kepada wartawan, Jumat (29/11/19).

“Kenapa belum dimuat? Karena pada AD/ART-nya pada Munas 2013 itu dikunci, mekanisme munas itu hanya dapat dilakukan 7 tahun sekali itu, saklek. Sehingga pandangan saya, mungkin itu menjadi menyulitkan FPI juga apabila di dalam peraturan perundang-undangan harus memuat klausul itu. Sementara FPI tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ada hal yang mendasar. Coba konfirmasi ke FPI, apa sudah ada belum itu? Nggak ada dia di AD/ART itu,” Katanya.

Baca juga: FPI : NKRI Harga Mati, Tidak Ada Sisi Kami Yang Bertentangan Dengan Pancasila

Terkait hal itu, Menteri Agama Fachrul Razi telah memberikan surat izin rekomendasi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar Front Pembela Islam ke Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) sudah menandatangani surat di atas materai untuk setia terhadap negara dan pancasila. Meski begitu, masih ada kendala.

“Tapi problemnya di AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga). Di AD/ART itu disampaikan bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiah,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis kemarin, (28/11/19).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganggap penerapan Islam secara sempurna dari sisi teori bagus teologinya. Akan tetapi sebelumnya FPI menggaungkan NKRI bersyariat.

Menurut Tito, hal ini bisa memantik keinginan daerah-daerah untuk membuat peraturan daerah masing-masing sesuai dengan prinsip keagamaan mayoritas di daerah tersebut. Manokwari, Papua, misalnya, bisa-bisa mengusulkan perda keagamaan. Begitu juga dengan Bali yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu.

Baca juga: Habib Rizieq: BPIP Tak Paham Esensi Pancasila

Tito selanjutnya membahas kata ‘di bawah naungan khilafah Islamiah menurut manhaj nubuwwah’ yang ada dalam Pasal 6 AD/ART FPI itu. Dia tak menafikan bahwa kata khilafah sensitif di Indonesia. Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini juga mempertanyakan apakah khilafah bermakna teologis atau sistem negara.

“Kalau sistem negara bertentangan dengan prinsip NKRI ini,” ujarnya.

Tito mengatakan tak ada masalah dengan pelaksanaan dakwah. Namun menyangkut penegakan hisbah, Tito mengatakan prinsip ini semacam amar ma’ruf nahi mungkar atau perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, menurut Tito, hal ini sering berujung pada tindakan main hakim sendiri. Dia mencontohkan adanya sweeping atribut Natal, perusakan tempat hiburan, dan sebagainya.

“Ini perlu diklarifikasi, karena bertentangan dengan sistem hukum Indonesia. Tidak boleh ormas melakukan penegkan hukum sendiri,” papar dia.

Terakhir mengenai ‘pengamalan jihad’. Tito mengatakan, kata jihad ini berbahaya jika dimaknai sebagai tindakan perang.

“Jangan sampai di grassroot bilang jihad perang, berarti boleh aksi amaliah, dalam bahasa kelompok situ. Kalau dalam pemahaman kita sehari-hari ya serangan teror,” ujar Tito.

Maka dari itulah, ucapnya, Kementerian Agama akan mengkaji termasuk berdialog dengan FPI untuk mengklarifikasi isi AD/ART itu. Tito mengatakan FPI sebelumnya juga sudah menandatangani surat di atas materai berisi pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI.

Sebelumnya sejumlah anggota Komisi II DPR meminta Tito berhati-hati dan cermat untuk mengeluarkan perpanjangan izin SKT FPI. Ditemui wartawan seusai acara, Tito tak menjawab saat ditanya ihwal sikap Kementerian Agama yang sudah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan SKT FPI itu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of