oleh

MPR: Calon Kepala Daerah Harus Mengedepankan Transparansi

JAKARTA, SENAYANEWS.com – Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengakui selama dua minggu ini wacana dan pemikiran mengenai Pilkada dikembalikan ke DPRD kembali menyeruak.

“Apalagi terkait Pilkada serentak tak hanya tahun 2020 namun juga 2024,” ujar Kamrussamad saat menjadi pembicara dalam “Diskusi Empat Pilar MPR” di Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11/19).

Baca JugaErick Thohir Ingatkan Bos BUMN Dilarang Hidup Mewah

Diskusi ini mengangkat tema ‘Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Pasal 18 UUD tidak mengharuskan Pilkada Dipilih Langsung). “Ini diterjemahkan dengan pemilihan langsung,” ungkapnya.

“Bila Pilkada sudah berjalan secara substantif, di mana rakyat memilih secara langsung karena visi dan misi calon kepala daerah maka hal yang demikian menarik untuk didiskusikan,” paparnya.

Namun dirinya melihat dari berbagai kasus yang ada, praktik money politic masih mendominasi penyelenggaraan Pilkada.

Demokrasi liberal seperti yang demikian menurut Kamrussamad cocok diterapkan di negara seperti Amerika Serikat karena income per kapita masyarakat sudah mencapai 18.000 US$.

Baca JugaSri Mulyani Hingga Airlangga Kumpul Bareng Pejabat AS, Ada Apa?

Tak hanya itu yang menjadi persoalan dalam Pilkada. Pria asal Sulawesi Selatan itu menyebut kampanye Pilkada yang terlalu panjang juga menjadi salah satu problem. Masalah inilah yang menurutnya perlu dievaluasi. Lamanya kampanye tentu akan membuat biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi. Dirinya menyebut anggaran Pilkada serentak tahun 2020 mencapai kisaran Rp90 triliun.

“Bayangkan kalau uang sebanyak itu digunakan untuk membangun sekolah, puskesmas, pasar, dan kebutuhan rakyat lainnya,” ucapnya.

Agar Pilkada tidak memakan biaya yang mahal, dirinya menegaskan agar calon kepala daerah yang maju harus mengedepankan transparansi, akuntabel, dan tak ada mahar. “Ini yang kita dorong,” tegasnya.

Terkait adanya keinginan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD, mantan aktivis HMI itu menyebut belum ada usulan langsung dari pemerintah. “Jadi masih wacana, kami tunggu sikap resmi pemerintah,” ujarnya.


2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad mengakui selama dua minggu ini wacana dan pemikiran mengenai Pilkada dikembalikan ke DPRD kembali menyeruak.Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR, di Media Center, Komplek Parlemen, Jakarta, (22/11/19). […]

trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Anggota Komisi X dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menyoroti masalah kesejahteraan guru. Dia meminta pemerintah lewat komando Mendikbud Nadiem Makarim memberi solusi soal gaji guru honorer yang jauh dari kelayakan manusiawi. […]