oleh

Kamrussamad : Keputusan Darurat Sipil Harus Diikuti Kepastian Hidup Buat Rakyat

SENAYANEWS.com – Pemerintah menempuh langkah Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan darurat sipil untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Anggota Komisi XI Kamrussamad, mengungkapkan ada empat poin yang harus dilakukan pemerintah sebelum benar-benar menjalankan pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil selama wabah corona ini.

Pertama, jaminan pemerintah terhadap beban kebutuhan dasar listrik masyarakat dan usaha kelas menengah

“Pertama, pemerintah membayarkan tagihan listik rakyat, home industri, UMKM, hingga industri manufakatur yang berhenti beroperasi selama satu tahun. Agar rakyat bebas dari beban dan pelaku usaha serta PLN tidak bangkrut,” ujar Kamrussamad

Baca juga : Scenario Optimis Pertumbuhan Ekonomi Hanya Mencapai 4,3 persen

Kedua, pemerintah menjamin keringanan pada beban tagihan angsuran kendaraan masyarakat kurang mampu. Pemerintah harus membayarkan tagihan cicilan motor jutaan rakyat ke perusahaan leasing selama 1 tahun.“Agar rakyat bebas dari beban (cicilan) dan perusahaan leasing tidak bangkrut,” jelas Founder KAHMIPRENEUR ini.

Ketiga, pemerintah memiliki data konkrit untuk Bantuan Langsung Tunai yang tepat sasaran. Bantuan Langsung Tunai (BLT) per orang yang disusun berdasarkan estimasi kebutuhan biaya hidup sehari-hari kepada rakyat yang berpendapatan rendah dan kehilangan pendapatan akibat corona. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi gejolak sosial di masyarakat.

Baca juga : Kamrussamad Pertanyakan Recovery Bond Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang

Keempat, pengadaan posko-posko strategis untuk sembako.

“Yang terakhir, pemerintah harus menyiapkan posko-posko distribusi sembako di 8.490 kelurahan dan 74.957 desa di seluruh Indonesia,” Ucap Kamrussamad Anggota DPR Daerah Pemilihan Jakarta 3.

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] juga : Kamrussamad : Keputusan Darurat Sipil Harus Diikuti Kepastian Hidup Buat Rakyat“Ada satu pasal yang menjadi perdebatan di publik, khususnya Pasal 27 di mana Perppu 1/2020 […]

trackback

[…] Baca juga : Kamrussamad : Keputusan Darurat Sipil Harus Diikuti Kepastian Hidup Buat Rakyat […]