oleh

Kamrussamad Pertanyakan Recovery Bond Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang

SENAYANEWS.com – Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menyampaikan rencana kebijakan penerbitan surat utang recovery bond, hal ini kemudian direspon oleh Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad yang menilai rencana tersebut bertentangan dengan undang-undang.

“Bertentangan dengan Undang- Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 55 ayat 1 – 5 dalam rencana penerbitan kebijakan strategi recovery bond,” kata Kamrussamad yang menyoroti perihal proses konsultasi Menko Perekonomian kepada Bank Indonesia dan DPR yang telah diatur dalam undang-undang.

Anggota DPR Dapil DKI Jakarta 3 ini menuntut kejelasan bentuk dan regulasi dari skema government bond yang akan dikeluarkan pemerintah

Baca juga : Status PDP Corona, Imam Suroso Anggota DPR RI Fraksi PDIP Meninggal

“Jika itu goverment bond maka hasilnya harus masuk ke APBN dan pengeluaranya dicatatkan sebagai belanja negara yang didasarkan pada undang–undang keuangan negara dan undang–undang perbendaharaan negara. Apalagi jika ingin memberikan skema langsung ke korporasi harus diperjelas payung hukum kebijakan tersebut,” ungkap Kamrussamad.

Menurut Kamrussamad, jika kebijakan tersebut tidak bisa langsung diberikan kepada korporasi karna akan sangat berbahaya dan berpotensi menjadi skandal besar dikemudian hari.

“Lebih parah dari BLBI, karena skema BLBI negara memberikan suntikan dana segar ke korporasi dan negara mendapatkan kompensasi saham di perusahaan penerima dana BLBI. Skema inilah yang membebani Rakyat Indonesia puluhan tahun sejak awal reformasi,” ujar Kamrussamad.

Baca juga : Ekonomi Bisa memburuk Karena Virus Covid-19

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad berharap memperoleh penjelasan lebih detail dari Menteri Koordinator Perekonomian yang akan mengeluarkan kebijakan recovery bond tersebut.

“Karena itu kita meminta penjelasan resmi dan lengkap dari Menko perekonomian, ada apa di balik recovery bond, apakah memiliki hubungan pembukaan rekening khusus sumbangan dari pengusaha yang diumumkan pemerintah lalu dibarter dengan recovery Bond ?” jelas Kamrussamad.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Baca juga : Kamrussamad Pertanyakan Recovery Bond Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang […]