oleh

Kamrussamad Wanti-Wanti Kasus BLBI Terulang Pada Perppu Corona

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewanti-wanti pemerintah terkait risiko penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pelaksanaan aturan baru terkait pemberian dana tambahan untuk penanganan penyebaran pandemi virus corona (covid-19). Sebab, tambahan dana yang akan diberi pemerintah cukup besar, sehingga rentan dikorupsi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut bertujuan memberikan dana tambahan penanganan pandemi corona dengan nilai mencapai Rp405,1 triliun.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai alokasi dana yang besar memunculkan peluang korupsi yang lebaroleh karenanya pelaksanaan Perppu perlu diawasi dengan ketat. Bahkan, perilaku korupsi bukan tidak mungkin mengulang kasus BLBI yang pernah terjadi di Tanah Air pada krisis moneter 1998.

Baca juga : Lawan Penyebaran Corona, Anggota DPRD DKI Jakarta Turun Bagikan Masker Untuk Warga, Bergerak Dari Rumah Ke Rumah

Kala itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyetujui pemberian BLBI kepada sejumlah bank yang mengalami masalah keuangan dan berdampak ke sistem keuangan nasional (bank sistemik). Sayangnya, aliran likuiditas itu justru diselewengkan oleh beberapa oknum, mulai dari penerima dana hingga proses penyalurannya.

“Jangan sampai kejadian BLBI 1998 terjadi, di mana ada fraud, karena kalau Perppu 1/2020 tidak diawasi dengan pasal yang ada dan tanpa transparansi, kita akan kembali ke keuangan negara yang digunakan tidak pada tempatnya dan peluang korupsinya sangat besar,” ungkap Mardani saat Rapat Paripurna DPR, Kamis (2/4).

Anggota DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi juga turut mengingatkan perihal kekebalan hukum bagi pejabat KSSK yang diatur dalam Perppu 1/2020. Menurutnya, kekebalan hukum ini justru tidak transparan dan bisa menyulitkan aparat hukum bila terjadi penyalahgunaan dana.

Baca juga : Kamrussamad : Keputusan Darurat Sipil Harus Diikuti Kepastian Hidup Buat Rakyat

“Ada satu pasal yang menjadi perdebatan di publik, khususnya Pasal 27 di mana Perppu 1/2020 menyulitkan pengawasan publik karena ada bahasa di situ yang terkesan kebal hukum bagi para pejabat lembaga yang membuat kebijakan dan tidak bisa digugat secara perdata dan pidana,” katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad kemudian mempertanyakan soal kewenangan Bank Indonesia (BI) dalam pembelian surat utang negara di pasar primer ke depan sesuai ketentuan Perppu 1/2020. Menurutnya, hal ini perlu dilihat lebih jauh karena bersinggungan dengan aturan hukum yang sekarang berlaku, di mana bank sentral nasional tidak bisa melakukan hal tersebut.

“Kami mengingatkan beberapa pasal-pasal yang menjadi perdebatan di publik. Khususnya Pasal 2 Ayat 1 Huruf F yang juga yang telah mengambil Pasal 55 UU Bank Indonesia dan juga Pasal 27 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3, sehingga teman-teman yang dipercaya akan membahas nantinya bisa secara sungguh-sungguh menyerap aspirasi dan tetap menjaga ketatanegaraan dan fungsinya,” jelasnya.

Baca juga : Ketersediaan Beras Jika Jakarta Lockdown

Kamrussamad juga menambahkan agar pemerintah betul-betul bisa memastikan bahwa sumber anggaran untuk dana tambahan corona tidak membebani negara ke depan. Caranya, dengan tidak serta merta mengisi kebutuhan dana dari penerbitan surat utang.

“Kami mengharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dan pendanaan ini berasal dari dalam negeri karena mengingat utang pinjaman luar negeri kita sudah sangat besar dan juga beban pembayaran bunga pada tahun ini cukup besar,” pungkasnya.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] JAKARTA, SENAYANEWS.com – Seorang tenaga medis di Bondowoso dinyatakan positif Corona, Pasien tersebut berasal dari klaster Asrama Haji Surabaya. Ia merupakan seorang petugas medis di lingkup Dinas Kesehatan setempat. Warga Wringin itu mengikuti pelatihan petugas calon haji 2020, yang diselenggarakan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada 9-18 Maret 2020. […]